Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nama Pulau Indonesia Diubah di Singapura, Ini Sanksinya

image-gnews
Pulau Manis, Kepulauan Riau, yang oleh pengembang Singapura disebut dengan nama Pulau Funtasy. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau memprotes pengubahan nama itu, Rabu, 1 Juni 2016. (funtasyisland.com)
Pulau Manis, Kepulauan Riau, yang oleh pengembang Singapura disebut dengan nama Pulau Funtasy. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau memprotes pengubahan nama itu, Rabu, 1 Juni 2016. (funtasyisland.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Guntur Sakti mengatakan pihaknya sudah memperingatkan perusahaan pengembang asal Singapura yang mengklaim bahwa sebuah resor dekat Batam adalah milik Singapura.

Seperti dilansir Straits Times, Rabu, 1 Juni 2016, pengembang yang berbasis di Singapura, Funtasy Island Development (FID), telah mengganti nama satu dari enam cluster pulau utara di Batam, yang sebelumnya Pulau Manis menjadi Pulau Funtasy. Pergantian nama itu dilakukan saat perusahaan meluncurkan peta resor miliknya.

BACA: Kini Merah Putih Berkibar Lebih Tinggi di Pula Manis

Guntur Sakti mengungkapkan, dalam peta resor tersebut, pengembang mewarnai pulau-pulau miliknya dan mengklaim pulau itu masuk wilayah Singapura. Versi yang diedit dari peta di situs itu kini menunjukkan pulau-pulau yang disajikan dengan warna yang berbeda.

“Kami sudah meminta penjelasan dari manajemen Singapura. Kami memberi mereka peringatan untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba yang akan menarik perspektif negatif,” katanya.

Menanggapi peringatan itu, Kementerian Luar Negeri Singapura, Selasa, 31 Mei 2016, mengaku bingung. “Singapura tidak pernah membantah kedaulatan Indonesia atas Pulau Manis dan tidak pernah mengklaim pulau,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura.

Guntur mengatakan pihak berwenang setempat telah mengajukan peringatan resmi dan meminta klarifikasi dari perusahaan itu pada Senin, 30 Mei 2016. Perusahaan itu memberikan jawaban bahwa peta itu hanya dibuat untuk tujuan pemasaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami prihatin, pulau-pulau mungkin diklaim Singapura dan kami tidak ingin itu terjadi,” ujar Guntur.

Anggota parlemen Riau, Makmur Nasution, mengatakan pengelolaan pulau secara eksklusif melanggar Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2007. “Penduduk setempat tidak lagi tinggal di sana. Karena itu, hak eksklusif untuk pulau bertentangan dengan hukum. Pemerintah perlu mengatur ini.”

Pulau Manis kini dikelola sebuah perusahaan patungan Indonesia-Singapura. Manajer Situs Pulau Funtasy, Oke Yusma Nurjaman, sebelumnya mengungkapkan, investasi resor yang diperkirakan Rp 2 triliun tersebut kini sudah habis terjual. Pembelinya, kata dia, sebagian besar berasal dari Singapura.

STRAITSTIME | FRISKI RIANA


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Anggota pasukan khusus Angkatan Laut Korea Selatan berpartisipasi dalam latihan di pulau kecil yang disebut Dokdo dalam bahasa Korea dan Takeshima dalam bahasa Jepang pada 25 Agustus 2019. (Provided by South Korea's Navy)
Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.


Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Warga Pulau Pari melakukan aksi borgol diri didepan kantor Pengadilan Negeri, Jakarta Utara, 24 Mei 2018. Aksi borgol ini untuk mengawal sidang perkara Pidana Sulaiman Hanafi Ketua RW dengan agneda sidang Pembacaan putusan sela atas keberatan atau eksepsi Sulaiman terhadap dakwaan jaksa Penuntut umum. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.


Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Foto yang diambil pada 2005 memperlihatkan Pulau Kunashiri, satu dari empat pulau yang diklaim Rusia sebagai Kepulauan Selatan Kuril di Selatan Rusia dan di teritori utara Jepang.[REUTERS/Kyodo]
Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.


Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari menunjukkan tali pengikat yang memborgol tangan sebagai simbol kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mereka di PN Jakarta Utara, Selasa, 8 Mei 2018. Tempo/Dias Prasongko
Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.


Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari aksi borgol tangan sebagai simbol kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mereka di PN Jakarta Utara, Selasa, 8 Mei 2018. Tempo/Dias Prasongko
Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.


Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Syaiful Hidayat, sujud syukur di depan Kantor Ombudsman RI setelah Ombudsman menemukan maladministrasi terkait penerbitan SHM serta SHGB milik PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa, Senin 9 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.


Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai kota DKI Jakarta, 25 april 2018. Dalam Aksinya warga meminta hak atas pengembalian pemukiman di Pulau Pari atas kejanggalan penerbitan sertifikat yg di lakukan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) di Pulau Pari. TEMPO/Muhammad Denggan Fahrurrozie
Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.


Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Warga Pulau Pari membentangkan spanduk di depan kantor Ombudsman Kuningan,Jakarta Selatan 9 April 2018. Pada aksinya mereka menuntut Ombudsman menunjukkan fakta-fakta kecurangan dalam penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah
Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.


Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Warga Pulau Pari melakukan aksi di depan kantor Ombudsman Kuningan,Jakarta Selatan 9 April 2018. Pada aksinya mereka menuntut Ombudsman menunjukkan fakta-fakta kecurangan dalam penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.


Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Syaiful Hidayat, sujud syukur di depan Kantor Ombudsman RI setelah Ombudsman menemukan maladministrasi terkait penerbitan SHM serta SHGB milik PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa, Senin 9 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.