TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo menyatakan setiap masukan untuk kebijakan rekonsiliasi atas tragedi 1965 adalah kewenangan pemerintah. Apakah rekomendasi hasil simposium di Hotel Aryaduta maupun simposium di Balai Kartini Jakarta akan dijadikan landasan rumusan kebijakan, itu wewenang pemerintah.
"Terserah pemerintah karena pada akhirnya baik simposium Aryaduta atau simposium di Balai Kartini menuju pada muara yang sama, yaitu masukan untuk dijadikan bahan rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi itu untuk merumuskan kebijakan yang menurut pemerintah terbaik dalam rangka berdamai dengan masa lalu dan berdamai dengan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Agus di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.
Menurut Agus, simposium Aryaduta dan simposium anti-PKI yang digelar di Balai Kartini pada akhirnya menuju pada satu titik yang sama, yaitu mencari solusi terbaik bagi proses rekonsiliasi dan masa depan yang lebih baik. Walaupun harus diakui ada beberapa detail penafsiran yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena tidak ada komunikasi yang memadai.
"Jadi sebetulnya sama titik akhirnya, tapi karena kurang komunikasi satu sama lain, ada tafsiran-tafsiran sepihak yang kelihatannya berbeda, mungkin karena alat pendekatannya saja yang lain," tutur Agus Widjojo yang menjadi Ketua Panitia Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta pada April lalu.
Lebih lanjut Agus menjelaskan rekonsiliasi tidak hanya berarti untuk minta maaf pada korban PKI saja. Rekonsiliasi terhadap peristiwa 1965 merupakan konsep yang luas dengan berbagai elemen yang terkait satu sama lain dan juga jangan dianggap memberi peluang bagi ideologi komunis untuk kembali. Sebab, kata Agus, ketentuan perundang-undangan tentang larangan paham komunis masih tetap berlaku.
"Jadi rekonsiliasi harus dilihat sebagai konsep secara keseluruhan, jangan diartikan satu-per satu. Titik rekomendasi itu bukan seperti ujian di sekolah, ya atau tidak. Ini adalah gagal paham terhadap sebuah konsep yang utuh, sehingga melihatnya hanya hitam-putih," katanya.
Agus hadir dalam Simposium Nasional Anti-Partai Komunis Indonesia di Balai Kartini, mewakili panitia Simposium Tragedi 1965. Simposium Anti PKI ini diketuai Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat turut hadir dalam acara ini. "Bukan sebagai narasumber, cuma sebagai undangan," ujar Imdadun, yang berharapsimposium ini memberi spirit rekonsiliasi, saling memahami, saling menghormati dan saling memaafkan.
Menurut Imdadun, jangan sampai simposium di Balai Kartini ini menjadi forum kampanye ketakutan akan ancaman. "Komnas HAM berharap untuk tidak terjadi seolah-olah Indonesia under attack bangkitnya komunisme. Jangan mengobarkan kebencian."
ARKHELAUS | ANTARA | AKMAL IHSAN
