Kiki Syahnakri Tantang Agus Widjojo Berdebat Soal PKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Simposium Nasional Anti-PKI (Partai Komunis Indonesia), Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri, berharap, pemerintah, memberi ruang dialog untuk rekomendasi penyelesaian kekerasan masa lalu. Kiki berharap, Kementerian Pertahanan memfasilitasi dialog mereka dengan Agus Widjojo, Ketua Penyelenggara Simposium Tragedi 1965, yang digelar April lalu.

    "Saya minta Menhan memfasilitasi (kami) untuk duduk bersama Agus Widjojo, lalu kami berdialog. Saya berharap, ada satu rekomendasi dari dua simposium itu," kata Kiki di sela simposium bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 1 Juni 2016.

    Menurut Kiki, apabila kubu Agus Widjojo berpegang pada Pancasila dan mengedepankan kepentingan umum, seharusnya ada dialog. Namun, kata Kiki, kubu Agus hanya akan menyerahkan hasil rekomendasi simposiumnya kepada pemerintah. "Kami ingin duduk bersama untuk satu rekomendasi," ujar Kiki.

    Baca: Kiki Syahnakri Mengkritik, Agus Widjojo Menjawab

    Kiki menambahkan, kebijakan pemerintah melihat pro dan kontra terhadap komunisme harus fair dengan melibatkan dua kubu yang sama-sama menggelar simposium. "Kami harap, (pemerintah) jangan hanya menyerahkan dan menyuruh meramu. Kalau tidak cocok, lalu jalan sendiri-sendiri lagi, akhirnya tidak rekonsiliasi, dong," kata Kiki, yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.

    Agus Widjojo, yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, menyerahkan hasil rekomendasi kedua simposium tersebut kepada pemerintah. Apabila terjadi saling sanggah pendapat dan rekomendasi, menurut purnawirawan TNI bintang tiga itu, wajar. "Ini akan memperkaya khasanah pemerintah," ucap Agus.

    Simposium Nasional bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” berlangsung pada 1-2 Juni 2016. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno secara resmi membuka simposium yang dihadiri 49 organisasi, yang disebut-sebut merupakan tandingan Simposium Tragedi 1965 yang digelar di Hotel Arya Duta, Jakarta, April lalu.

    Dalam pidatonya, Try Sutrisno menyampaikan rencana peluncuran buku yang membahas kronologi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang selama ini disalahartikan sebagai surat kudeta oleh Presiden kedua RI Soeharto kepada Presiden pertama RI Sukarno.

    Baca: Agus Widjojo: Simposium Anti PKI Tak Ganggu Rekonsiliasi

    "Buku kronologi Supersemar penting dibaca. Sebab, sekarang ada pembalikan opini. Dia (Soeharto) sangat loyal dan menghargai Pak Karno. Jangan dikira Pak Harto bertindak macam-macam kepada Pak Karno," kata Try Sutrisno. 

    Wakil Presiden pada 1993-1998 itu mengaku mengetahui pidato Sukarno yang memberikan penilaiannya terhadap Soeharto terkait dengan peristiwa tersebut. "Waktu itu, Pak Karno bilang seperti ini, 'Jenderal Soeharto telah melakukan tugasnya dengan baik dan saya bangga dengan hal yang dilakukan itu'," kata Try Sutrisno, memaparkan salah satu isi pidato tersebut.


    ARKHELAUS W | ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.