TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Indonesia Kerja (PIKA) Hartoko Adi Oetomo mengatakan partai yang didirikannya bertujuan mengawal Presiden Joko Widodo.
"Salahkah kami melihat ke masa depan, politik yang tidak dikuasai oleh oligarki melainkan oleh sistem yang baik?" kata Hartoko di Belezza Shopping Arcade, Victoria Room, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.
Menurut Hartoko, cermin politik Indonesia berubah setelah Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden. Partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi dibanding pemilihan presiden sebelumnya. "Sebelum itu masyarakat enggan ke TPS (tempat pemungutan suara)," katanya.
Hartoko mengklaim tak ada tokoh besar yang terlibat dalam partai tersebut. Para pendiri, hanya berasal dari individu yang mendukung Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo hingga presiden ketujuh Indonesia. "PIKA sebagian besar pendukung Presiden Jokowi pada masa lalu," kata Hartoko. Ia tidak mengklaim satu pun kelompok relawan Jokowi. "Ini semua individu."
Hartoko menegaskan bahwa partai tersebut bukan milik Presiden Joko Widodo atau didirikan atas perintah Jokowi. "Saya adalah salah satu kawan yang memantau dia (Jokowi) masuk politik," katanya.
Menurut Hartoko, saat ini PIKA sudah mendirikan pengurus di 34 provinsi di Indonesia dan sedang melengkapi kepengurusan di tingkat dewan pengurus cabang (DPC) dan pengurus anak cabang (PAC) yang sudah mencapai sekitar 60 persen.
Hartoko menargetkan partai tersebut bisa diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia menuding Kementerian akan mempersulit pendirian partai baru dengan menambah persyaratan surat keterangan domisili kantor level kecamatan. "Kami akan mencermati apakah Kemenkumham akan jadi wasit yang adil," katanya.
AKMAL IHSAN | ANGGA