Pendukung Jokowi Bentuk Partai Indonesia Kerja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema

    Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema "Pidato Bung Karno 1 Juni 1945" di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Melalui surat keputusan Presiden, Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Para pendukung Presiden Joko Widodo membentuk partai baru bernama Partai Indonesia Kerja (PIKA). Ketua Umum PIKA, Hartoko Adi Oetomo, mengatakan partai tersebut diinisiasi oleh para individu yang mendukung Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo hingga terpilih menjadi presiden.

    "PIKA sebagian besar pendukung Presiden Jokowi pada masa lalu," kata Hartoko di Belezza Shopping Arcade, Victoria Room, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016. Ia tidak mengklaim satu pun kelompok relawan Jokowi. "Ini semua individu."

    Hartoko menegaskan bahwa partai tersebut bukan milik Presiden Joko Widodo atau didirikan atas perintah Jokowi. "Saya adalah salah satu kawan yang memantau dia (Jokowi) masuk politik," katanya.

    Menurut Hartoko, saat ini PIKA sudah mendirikan pengurus di 34 provinsi di Indonesia dan sedang melengkapi kepengurusan di tingkat dewan pengurus cabang (DPC) dan pengurus anak cabang (PAC) yang sudah mencapai sekitar 60 persen.

    Hartoko menargetkan partai tersebut bisa diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia menuding Kementerian akan mempersulit pendirian partai baru dengan menambah persyaratan surat keterangan domisili kantor level kecamatan. "Kami akan mencermati apakah Kemenkumham akan jadi wasit yang adil," katanya.

    AKMAL IHSAN (MAGANG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.