Dewan Pers Siapkan Pedoman Peliputan Kekerasan Seksual  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara (kanan), bersama Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, beri keterangan kepada media perihal pemeriksaan saksi ahli dewan pers yang diperiksa oleh penyidik bareskrim Polri terkait majalah TEMPO di gedung dewan pers, Jakarta, 3 Maret 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara (kanan), bersama Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, beri keterangan kepada media perihal pemeriksaan saksi ahli dewan pers yang diperiksa oleh penyidik bareskrim Polri terkait majalah TEMPO di gedung dewan pers, Jakarta, 3 Maret 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers tengah menyiapkan pedoman peliputan korban kekerasan. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan pedoman ini merupakan turunan dari kode etik jurnalistik yang dinilai masih umum. "Ada sekitar 12 tema, tapi kami masih membicarakan dengan anggota dewan pers lainnya," kata Yosep dalam acara Analisa Media yang digelar Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.

    Dua tema yang masuk pedoman itu ialah perlindungan saksi dan korban serta pelaku kriminalitas di bawah umur. Secara umum, pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan arah kepada jurnalis dalam meliput peristiwa yang menyangkut kekerasan. "Termasuk kekerasan seksual," ucapnya.

    Langkah pembuatan pedoman peliputan sebelumnya dilontarkan Komnas Perempuan. Hal itu dilatarbelakangi hasil kajian Komnas mengenai “Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?”. Komnas menyimpulkan, masih banyak media yang mengangkat tema pemerkosaan.

    Selain itu, media belum memenuhi kaidah kode etik ketika meliput kekerasan seksual. Lalu, media belum menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban. Terakhir, media masih menggiring pembaca membuat stereotipe dan menghakimi korban.

    Dari hasil kajian itu, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyatakan Dewan Pers bisa menegur media yang tidak memenuhi kode etik. Ada sembilan media yang masuk dalam kajian, yaitu Kompas, Media Indonesia, Tempo.co, Jakarta Globe, Jakarta Post, Pos Kota, Indopos, Republika, dan Koran Sindo.

    Salah satu fokus kajian menyangkut pemenuhan kode etik. Dari sembilan media, 31 persen masih mengungkap identitas korban. Lalu, 38 persen mencampurkan fakta dan opini, 20 persen mengungkap identitas pelaku anak, dan 11 persen mengandung informasi cabul atau sadis.

    Sementara itu, pengurus Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Hesthi Murti, menyatakan ada pemberitaan yang beda antara media cetak dan online. Menurut dia, media online dituntut lebih cepat, bahkan cenderung tergesa-gesa. Karena itu, Ketua Bidang Perempuan dan Anak itu meminta awak media bekerja lebih cermat. "Kami minta Dewan Pers lebih aktif mengawasi karena praktek media sudah jauh dari ideal," tuturnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.