Ini Larangan buat Siswi Kota Malang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pelajar SMAN 70 memperingati tujuh hari meninggalnya Alawi Yustianto Putra di Bulungan, Jakarta, Senin (1/10). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Sejumlah pelajar SMAN 70 memperingati tujuh hari meninggalnya Alawi Yustianto Putra di Bulungan, Jakarta, Senin (1/10). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.COMalang - Pemerintah Kota Malang menginstruksikan para pelajar untuk berperilaku sopan dan menjaga etika berpakaian. Pelajar dilarang mengenakan pakaian mini yang mengundang kejahatan seksual. 

    "Saya imbau melalui Dinas Pendidikan agar pelajar tak mengenakan rok mini," kata Wali Kota Malang Mochammad Anton, Rabu, 1 Juni 2016.

    Wali murid, kata Anton, harus memperhatikan cara berpakaian anaknya saat bersekolah. Imbauan ini disampaikan untuk menghindari dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak. Imbauan tersebut akan dilanjutkan melalui sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

    Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Mufidah, menilai bagus imbauan itu. Anak-anak diajarkan sejak dini mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Pelajar diajarkan nilai budaya dan agama sejak dini.

    Namun tata cara berpakaian tak ada kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap pelajar. Menurut dia, pada zaman dulu, perempuan mengenakan kemben dan nyaris setengah telanjang, tapi tak banyak terjadi kekerasan seksual. "Tak ada korelasi antara cara berpakaian dan kekerasan seksual," ujarnya.

    Bahkan, 16 tahun lalu, dia mendampingi belasan santri yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pengasuh pesantren. Pelaku membangun pesantren, pencabulan dilakukan berkedok agama. Korban mengenakan pakaian tertutup dan dibentengi agama yang kuat.

    "Penyebabnya sangat kasuistik, berbeda-beda," katanya. Kasus pencabulan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual terjadi akibat derasnya informasi. Pelajar bisa mengakses dunia maya bebas melalui telepon pintar. Untuk itu, butuh keteladanan dan pengawasan dari orang tua.

    Media juga berperan dalam perkara ini. Media menulis berita yang membuat pembaca penasaran dan ingin meniru. Seharusnya, kata dia, media menulis agar orang lain empati terhadap kasus tersebut. 

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.