Muhammadiyah Kritik Pasal Guantanamo di RUU Terorisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota polisi satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya, melakukan persiapan sebelum mengikuti simulasi penanganan terorisme di depan para delegasi Senior Official Meeting on Transnational Crimes, di Lapangan Timur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016. Tempo/Imam Sukamto

    Anggota polisi satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya, melakukan persiapan sebelum mengikuti simulasi penanganan terorisme di depan para delegasi Senior Official Meeting on Transnational Crimes, di Lapangan Timur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016. Tempo/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Majelis Hukum Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan ada kelemahan dari naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU yang berangkat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ini dinilai masih perlu banyak perubahan.

    Trisno mengkritisi pasal 13 a yang dianggap berpotensi menuduh seseorang sebagai teroris. Ia menyebut pasal ini sebagai pasal Guantanamo. "Kalau tidak hati-hati, nanti orang khotbah bisa ditangkap," katanya di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.

    Pasal 13 a berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindak kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun."

    Menurut Trisno, dalam RUU Terorisme, tidak ada kriteria jelas untuk menetapkan seseorang sebagai teroris. Ia menyarankan semua harus melalui proses hukum.

    Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amirsyah Tambunan menambahkan, lembaganya mengapresiasi RUU ini, sepanjang tidak merugikan kelompok agama tertentu dan tidak diskriminasi. "Jangan jadikan RUU ini instrumen kriminalisasi kegiatan keagamaan," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.