Dituduh Pro-PKI, PRD Syukuran Hari Lahir Pancasila

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi berjaga saat massa Front Pancasila melakukan aksi demo menolak diselenggarakan Simposium Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Front Pancasila menilai simposium dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan legitimasi bahwa PKI adalah sebagai korban pelanggaran HAM. TEMPO/Subekti

    Polisi berjaga saat massa Front Pancasila melakukan aksi demo menolak diselenggarakan Simposium Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Front Pancasila menilai simposium dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan legitimasi bahwa PKI adalah sebagai korban pelanggaran HAM. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COSurabaya - Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar acara syukuran atas ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Syukuran itu diwujudkan oleh PRD dengan memotong tumpeng dan menggelar diskusi di salah satu tempat di Surabaya hari ini, Rabu, 1 Juni 2016.

    Menurut Ketua Komite Pimpinan Wilayah PRD Jawa Timur Hermawan, dengan dirayakan lahirnya Pancasila, berarti pemerintah berupaya menghidupkan kembali kepribadian Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar ideologinya. "Kami sangat senang Pancasila dijadikan sebagai hari nasional," katanya, Rabu, 1 Juni.

    Menurut dia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan persatuan. Dengan demikian, Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi yang maju dan memiliki kepribadian bangsa. "Kami menuntut untuk segera mengembalikan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi negara," ujarnya.

    Ideologi Pancasila, menurut Hendrawan, juga dapat mencegah pengaruh liberalisme yang dibawa bangsa asing. Pengaruh liberalisme itu dapat menjadikan Indonesia negara yang sangat bergantung pada produk bangsa asing. "Pancasila juga untuk mencegah adanya neokolonialisme oleh bangsa-bangsa asing dengan merebut sumber daya alam Indonesia," tuturnya.

    Ihwal tuduhan bahwa PRD adalah pro-PKI, Hendrawan membantahnya. Menurut dia, tuduhan itu sangat tidak berdasar. "Kami sedang mati-matian 'membumikan' Pancasila yang saat ini nilai-nilainya, seperti gotong-royong, sudah mulai hilang dari masyarakat," ucapnya.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.