Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Naik, Maluku Alokasikan Rp 754,64 Miliar Dana Desa

image-gnews
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan (keempat kanan), berfoto bersama para siswa kota Ambon, didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff, saat pembukaan festival pendidikan Maluku 2016, di Taman Budaya, Ambon, 29 Januari 2016. TEMPO/Diko Oktara
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan (keempat kanan), berfoto bersama para siswa kota Ambon, didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff, saat pembukaan festival pendidikan Maluku 2016, di Taman Budaya, Ambon, 29 Januari 2016. TEMPO/Diko Oktara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Maluku Said Assagaff mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa untuk Provinsi Maluku yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp754,64 miliar.

"Dana ratusan miliar itu diperuntukan bagi 1.198 desa tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku," kata Gubernur Said, pada Sosialisasi Pengawalan Bersama Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Maluku-Papua, di Ambon, Selasa (31 Mei 2016).

Alokasi anggaran dana desa Provinsi Maluku tahun 2016, lebih besar jika dibandingkan alokasi pada 2015 sebesar Rp334 miliar yang diperuntukan bagi 1.191 desa tersebar di 11 kabupaten/kota. Dana tersebut tersalurkan sebesar 98,7 persen, dengan rincian untuk tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

Sedangkan penyaluran tahun 2016 tahap pertama sebesar 60 persen untuk tujuh Kabupaten/Kota sampai dengan April yakni Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta pada Mei 2016 Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Sementara kabupaten yang belum menerima penyaluran dana desa dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Daerah sampai saat ini adalah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Untuk penyaluran tahap pertama telah dilakukan melalui Rekening Kas Desa, pada masing-masing kabupaten/kota, namun masih ada beberapa desa yang belum melengkapi persyaratan untuk pencairan Dana Desa tersebut, sehingga penyalurannya tertunda.

"Saya berharap kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat memperhatikan hal tersebut, sehingga penyaluran dana desa tidak tertunda dan tepat waktu," tandas Gubernur Said.

Menurut gubernur, terkait alokasi dana desa yang sangat besar, hendaknya perlu dikelola dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku sehingga ketika memperoleh anggaran yang lebih besar sudah terbiasa dan mudah untuk mempertanggungjawabkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami berharap sosialisai bisa menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang dapat tercapai," katanya.

Dana Desa yang bersumber dari APBN, kata Gubernur Said merupakan realisasi dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan revisinya, dalam mengefektifkan program yang berbasis desa.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lanjutnya desa kini memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

"Saat ini desa tidak lagi menjadi objek sasaran pembangunan, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif sebagai penggerak pembangunan. Desa harus menjadi filter untuk menyaring setiap program atau kegiatan yang bermanfaat, sesuai potensi dan prioritas pembangunan setempat," ujarnya.

Sosialisasi Pengawalan Bersama Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Maluku-Papua, dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kapolda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala BPMD Maluku, Inspektorat Kabupaten/kota, Camat, Kepala Desa, Asosiasi Perangkat Desa dan tokoh masyarakat.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

30 hari lalu

Ilustrasi korupsi
Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.


Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

49 hari lalu

'Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.


Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

58 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kedua kanan) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Wakil Kapten Timnas AMIN Sudirman Said (kedua kiri) dan Asisten Pelatih Tamsil Linrung (kiri) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

Timnas AMIN mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pemilu.


Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

23 Januari 2024

Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi kritik janji kampanye Anies-Muhaimin yang akan tambah dana desa menjadi Rp 5 miliar. Rentan dikorupsi.


Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

Peneliti Indef mengkritik rencana Cak Imin memberikan dana desa Rp 5 miliar. Sebab persoalan di desa bukan sekedar dana.


Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

Rencana Cak Imin menambah dana desa untuk menekan urbanisasi dianggap kurang tepat dan memboroskan duit negara.


Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

22 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

Sekretaris Dewan Pakar AMIN Wijayanto Samirin memaparkan perihal peningkatan dana desa yang dijanjikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dana desa akan disalurkan berdasarkan skala prioritas.


Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

22 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

"Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali pas 17 Agustus, bukan!" ujar MUhaimin.


Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

21 Januari 2024

Calon wakil presiden Indonesia, Muhaimin Iskandar memberikan pidato politik dalam acara deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

Jika terpilih, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan menaikkan dana desa untuk menekan laju urbanisasi.


TPN Ganjar-Mahfud Minta Kepolisian Ungkap Pelapor dan Lakukan Digital Forensik atas Kasus Penangkapan Palti Hutabarat

20 Januari 2024

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis bersama Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto memberikan keterangan soal dugaan kecurangan Pemilu di daerah, pada Rabu, 17 Januari 2024. TPN Ganjar-Mahfud menyoroti potensi kecurangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan aparatur negara di berbagai daerah diantaranya kasus Forkompinda di Kabupaten Batubara, kasus pejabat dinas pendidikan Kota Medan serta kasus arahan Sekda Takalar Muhammad Hasbi yang kesemuanya mengarahkan peserta untuk memilih calon presiden tertentu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TPN Ganjar-Mahfud Minta Kepolisian Ungkap Pelapor dan Lakukan Digital Forensik atas Kasus Penangkapan Palti Hutabarat

Kuasa Hukum TPN Ganjar-Mahfud mendesak kepolisian membongkar pelapor pegiat media sosial, Palti Hutabarat.