Dana Simposium Anti-PKI, Menteri Luhut: Kami Bantu Sebagian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan berbincang dengan sejumlah wartawan saat coffee morning di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Menurut Luhut menyampaikan bahwa kondisi Indonesia semakin bagus. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan berbincang dengan sejumlah wartawan saat coffee morning di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Menurut Luhut menyampaikan bahwa kondisi Indonesia semakin bagus. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ikut mendanai acara Simposium Nasional berjudul “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain”.

    “Kami yang mendanai (simposium itu), kok, sebagian,” kata Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Mei 2016. Namun dia enggan menyebut nominal dana yang diberikan.

    Luhut menuturkan akan ke Bali esok sehingga tidak dapat mengikuti simposium itu. Menurut dia, kehadiran Menteri Pertahanan saja sudah cukup. “Menhan akan ke sana (simposium), enggak ada masalah,” ucapnya.

    Nantinya, hasil simposium menjadi bahan masukan yang akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut juru bicara presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, Presiden Jokowi tak akan menutup diri terhadap rekomendasi simposium 65 tandingan. Johan melanjutkan, masukan, baik pro maupun kontra, akan diterima Presiden.

    Rencananya, simposium tandingan berjudul “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” berlangsung besok hingga lusa di Balai Kartini, Jakarta. Simposium itu diselenggarakan guna merespons simposium yang berlangsung pada 18-19 April 2016.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.