TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai simposium “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain” sebagai bentuk kebangkitan Orde Baru.
“Dilihat dari tema dan peserta simposium terlihat bahwa acara itu bentuk kebangkitan orde baru,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 31 Mei 2016.
Haris tidak melarang adanya simposium yang akan dilaksanakan selama dua hari itu. Ia menilai acara itu sebagai wadah bertukar pendapat para peserta simposium. Namun, melihat para peserta yang kebanyakan purnawirawan TNI, ia menganggap acara itu sebagai bentuk reuni para pelaku Orde Baru.
“Saya rasa para teman sejawat itu akan membicarakan tindakan serta kejayaan kelompoknya pada masa Orde Baru itu,” tuturnya.
Ia pun mempersilakan adanya pertemuan itu. Ia menduga akan ada cerita bagaimana beberapa peserta itu melakukan kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukannya saat masih aktif sebagai tentara. “Kisah itu nantinya bisa jadi bukti bahwa memang terjadi kejahatan kemanusiaan pada masa Orde Baru,” katanya.
Walau mengkritik acara yang akan dilaksanakan di gedung Dewan Dakwah Indonesia tersebut, Haris juga mengkritik adanya simposium yang terjadi pada April lalu di Hotel Aryaduta. Sebagai salah satu peserta yang diundang di acara Aryaduta itu, Haris enggan datang. Ia pun menilai simposium yang terjadi di Aryaduta tersebut hanya sebagai ajang bertukar pendapat. “Walau ternyata diskusi di Aryaduta sempat membuat gerah para TNI yang terkait dengan Orde Baru,” ujarnya.
Menurut Haris, membela para korban pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa hanya dirumuskan pada sebuah simposium yang dibuat organisasi masyarakat. Ia mengatakan negaralah yang seharusnya menjadi pelopor untuk melakukan berbagai gerakan dan mengungkap sejarah peristiwa pelanggaran HAM yang masih simpang-siur di kalangan masyarakat.
MITRA TARIGAN
