Yudi Latif Tolak Undangan Simposium Anti-PKI, Ini Sebabnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengamat Politik Yudi Latif. Tempo/Tony Hartawan

    Pengamat Politik Yudi Latif. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Yudi Latif menegaskan tak akan menghadiri Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain (Simposium Anti-PKI) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, 1-2 Juni 2016.

    Ia mengaku sempat dihubungi pihak penyelenggara untuk menghadiri simposium anti-PKI itu. “Saya belum pernah menyatakan kesediaan,” kata Yudi kepada Tempo saat dihubungi lewat pesan pendek, Senin, 30 Mei 2016.

    Yudi menuturkan ada pihak yang mengundangnya lewat telepon untuk hadir dalam pertemuan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam. Namun ia mengaku tak tahu konsep acaranya dan siapa saja yang menjadi pembicara dalam acara tersebut. "Dasarnya saya enggak bisa, jadi langsung tutup (telepon) saja," ucapnya. Ia mengaku, saat itu, sama sekali tak berpikir jika acara tersebut adalah simposium 65 tandingan.

    Ia sudah punya jadwal kegiatan di Bandung pada 1 Juni. Dia akan menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di gedung Merdeka, Bandung. Sehari setelahnya, dia harus ke Blitar untuk menghadiri acara pemerintah daerah, yang juga berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.

    Nama Yudi Latif sempat tercantum sebagai salah satu pembicara sesi I yang akan membahas Partai Komunis dari aspek ideologi bersama Letjen TNI (purnawirawan) Sayidiman Soerjohadiprodjo dan Habieb Riziek. Hal itu termuat dalam susunan acara yang diterima Tempo, Ahad kemarin. Namun, sehari sebelum simposium, namanya tidak ada lagi di susunan acara.

    Simposium ini merupakan acara tandingan dari Simposium Nasional 1965 yang digagas pemerintah dengan tujuan rekonsiliasi, 18-19 April lalu. Sejumlah purnawirawan militer, salah satunya mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (purnawirawan) Kivlan Zen, menggelar acara itu karena merasa aspirasinya tidak terwakili dalam Simposium Nasional 1965.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.