Menteri Luhut Tak Hadir di Simposium Anti-PKI, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membenarkan bahwa ia diundang dalam acara simposium pembahasan tragedi 1965 pada 1-2 Juni 2016. Namun ia tak berniat hadir. Alasannya, kehadiran Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saja sudah cukup.

    "Tak usah lah, kan sudah ada Pak Ryamizard. Tadi sore beliau ke kantor saya untuk membahas simposium itu," kata Luhut di kantornya, Senin, 30 Mei 2016.

    Kedatangan Ryamizard memang tercantum dalam jadwal yang diedarkan panitia simposium bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” tersebut. Ketua panitia, Letnan Jendral purnawirawan Kiki Syahnakri, mengatakan kedatangan Ryamizard merupakan bentuk dukungan moril terhadap pelaksanaan simposium itu.

    "Tim saya sudah menyerahkan berkas lengkap kegiatan ini kepada Pak Menhan. Saya rasa (beliau) akan datang," kata Kiki, Senin, 30 Mei 2016.

    Kiki menambahkan, simposium yang mereka selenggarakan itu terbuka untuk para aktivis hak asasi manusia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Panitia pun mengundang panitia simposium tragedi 1965 sebelumnya. "Semua diundang. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Imparsial, Agus Widjojo juga."

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.