Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Rp 1,4 T  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi memegang surat tilang saat sosialisasi Operasi Simpatik Lodaya 2016 di jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 1 Maret 2016. Operasi Simpatik ini digelar dengan sasaran kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Polisi memegang surat tilang saat sosialisasi Operasi Simpatik Lodaya 2016 di jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 1 Maret 2016. Operasi Simpatik ini digelar dengan sasaran kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Semarang - Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah mencapai Rp 1,4 triliun, terhitung sejak 2009 hingga sekarang. Rata-rata tunggakan pajak bermotor di Jawa Tengah hingga 30 persen per tahun. “Ini masalah, sehingga kami keluarkan kebijakan penagihan door to door langsung ke pemilik kendaraan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah, Hendri Santoso, Senin, 30 Mei 2016.

    Menurut Hendri, problem pendapatan pajak daerah itu dari kendaraan roda dua yang secara total memang lebih banyak dibanding kendaraan roda empat. “Jumlah sepeda motor 89 persen, sedangkan mobil 11 persen,” kata Hendri.

    Ia menargetkan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu akan terbayarkan hingga Rp 250 miliar dari total tagihan Rp 1,4 triliun. Langkah itu dilakukan dengan cara door to door atau ke rumah penangung pajak langsung yang telah dilakukan sejak 2015, meski hasil pengecekan langsung kepada pemilik menunjukkan penunggakan terjadi karena kendaraan sudah dijual, hilang, dan pemilik sudah meninggal.

    Pemerintah Jawa Tengah pada 2016 telah menargetkan pendapatan pajak dari sektor kendaraan mencapai Rp 3,5 triliun. Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah memberi kemudahan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) tanpa harus menunjukkan bukti kepemilikan untuk mempermudah publik membayar pajak.

    Bahkan langkah lain pun dilakukan bekerja sama dengan bank pemberi kredit pembelian kendaraan. “Sistemnya bayar pajak dengan cara diangsur bersamaan dengan angsuran. Kami sudah konsultasi ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), katanya diperbolehkan,” katanya.

    Anggota Komisi Keuangan dan Pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Yahya Haryoko, menyarankan agar pemerintah Jawa Tengah mencari pemasukan dari sektor lain di luar pajak kendaraan bermotor. “Pemerintah punya banyak aset untuk dimanfaatkan,” ujar Yahya.

    Menurut dia, pendapatan dari aset daerah sebenarnya bisa tinggi bila dikelola dan diatur agar memudahkan. “Kalau tak sanggup mengelola, disewakan atau jalin kerja sama dengan pihak ketiga,” kata Yahya.

    Ia menilai selama ini proses pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi tergolong berbelit. Ia mencontohkan penggunaan gedung milik pemerintah untuk usaha rumah makan saja memerlukan waktu hingga tiga bulan. Hal itu dibuktikan dengan keluhan sejumlah pengusaha yang akhirnya hengkang dan tak jadi memanfaatkan aset daerah.

    “Ada restoran mau minjam, waktunya hingga berbulan-bulan harus sabar, prosesnya panjang pengajuan ke SKPD pengelola aset, Sekda, hingga Gubernur langsung. Ini kan berbelit dan lama,” katanya.


    EDI FAISOL 

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.