Simposium Anti PKI Berbiaya Rp 500 Juta, Ini Sumber Uangnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi Pers jelang pelaksanaan Simposium Anti PKI di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Konferensi Pers jelang pelaksanaan Simposium Anti PKI di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua panitia Simposium Nasional Anti Partai Komunis Indonesia (PKI) Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri mengatakan tak ada biaya dari pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan ini. "Kami mengumpulkan iuran sendiri. Kalau (simposium) yang dulu dibiayai, kami mana ada," kata Kiki di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Senin, 30 Mei 2016.

    Kiki menjelaskan, sumber pendanaan antara lain dari para anggota TNI yang sudah purna tugas seperti Paguyuban Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi Putra Putri purnawirawan TNI Polri (FKPPI), dan organisasi masyarakat. Kiki mengklaim lebih dari 70 ormas terlibat dalam simposium yang bakal digelar di Balai Kartini, Jakarta pasa 1 dan 2 Juni 2016 itu. "Biayanya d atas Rp 500 juta, cukup itu," ujar Kiki saat dikerubungi wartawan.

    Simposium bertema Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain tersebut antara lain mengundang Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang akan memberi kata sambutan.
    "Pidato pemerintah ada, akan dibuka Menhan," ujar Kiki.  "Kedatangan pak Menhan adalah dukungan formil untuk kegiatan ini."

    Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menambahkan, setelah simposium para purnawirawan TNI dan sejumlah ormas yang tergabung dalam Forum Umat Islam, akan mengadakan Apel Siaga Nasional. Apel yang dijadwalkan pada 3 Juni 2016 itu untuk menangkap kebangkitan PKI.  "Apel dilakukan usai salat Jumat di Monumen Nasional (Monas). Sebelum apel, ada long march dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara," kata Kiki. "Saya sudah briefing agar tidak anarkis, tidak memgganggu lalu lintas pada tanggal 3 itu."

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tak mempermasalahkan kegiatan ini. "Enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya," kata Luhut. Simposium itu, menurut Luhut, bisa menjadi perspektif tambahan terhadap isu tragedi 1965. Apalagi, panitianya terdiri dari pihak yang tak puas terhadap pelaksanaan, maupun hasil Simposium Tragedi 1965 yang diprakarsai pemerintah pada April lalu.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.