Luhut: Simposium Anti-PKI Jadi Masukan untuk Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan merespons positif adanya simposium nasional bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain", yang akan digelar di Balai Kartini, Jakarta, 1-2 Juni 2016.

    "Adanya simposium itu bukan masalah," kata Luhut seusai penandatanganan MOU Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan Gambut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2016.

    Menurut Luhut, simposium yang diselenggarakan oleh Gerakan Bela Negara, Organisasi Masyarakat yang berlandaskan Pancasila serta Ormas Islam ini bisa menjadi masukan buat pemerintah untuk menangani masalah ideologi. "Simposium ini mengartikan kami serius menangani semua dan menjadi bahan masukan yang lebih bagus untuk mengatasi masalah ideologi," tuturnya.

    Ia menilai, simposium itu bukan menjadi salah satu gerakan untuk memperkeruh isu tentang timbulnya paham komunis yang sempat heboh akhir-akhir ini. Dia hanya mengingatkan, ada aturan setingkat Undang-Undang serta Tap MPR yang menjadi parameter pembahasan komunisme. "Kan sudah jelas, komunisme itu dilarang. Kalau ada organisasi yang berlandaskan PKI, bukan berlandaskan Pancasila, ada hukumannya, sesuai dengan aturan," ucapnya.

    Luhut juga menegaskan hubungannya dengan rekan kerjanya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu baik-baik saja. Simposium nasional tersebut, kata dia, penggagasnya bukan Menhan. "Bukan Pak Menhan yang buat simposium itu. Hubungan kami biasa saja. Tadi pagi kami bertemu," ujar Luhut. Ia mengaku sempat membicarakan simposium ini bersama Ryamizard.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.