Jenderal dan Ormas Islam Akan Gelar Simposium 65 'Tandingan'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi Pers jelang pelaksanaan Simposium Anti PKI di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Konferensi Pers jelang pelaksanaan Simposium Anti PKI di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok yang menamakan diri Gerakan Bela Negara bakal menggelar simposium bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain. Kegiatan yang merupakan tandingan dari simposium Membedah Tragedi 65 April lalu itu dilaksanakan pada 1-2 Juni 2016, di Balai Kartini, Semanggi.

    "Simposium ini didasari keprihatinan bahwa Pancasila semakin ditinggalkan oleh generasi muda," ujar ketua panitia simposium Letnan Jenderal (Purnawirawan) Kiki Syahnakri pada konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah, Keramat, Jakarta Pusat, Senin, 30 Mei 2016.

    Kelompok yang memprakarsai pelaksanaan simposium ini, kata Kiki, terdiri dari purnawirawan tentara, organisasi yang berlandaskan Pancasila, organisasi masyarakat Islam, dan unsur masyarakat lainnya. Kiki berujar acara itu didukung oleh sejumlah purnawirawan militer yang bertindak sebagai panitia.

    "Ada lebih dari 70 ormas yang terlibat. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, ada dari Surabaya, Bandung, dan sebagainya," kata dia.

    Kiki mengimbuhkan simposium dihadiri pembicara tingkat nasional yang akan membahas peristiwa 1965 dari aspek sejarah, ideologi, agama, dan konstitusi.

    Simposium ini disebut-sebut belum mendapat izin dari pemerintah. Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tak mempermasalahkan. "Nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya," kata Luhut di Kemayoran, Minggu kemarin.

    Simposium tersebut, menurut Luhut, bisa menjadi perspektif tambahan terhadap isu pembunuhan massal 1965. Apalagi, panitianya terdiri dari pihak yang tak puas terhadap pelaksanaan maupun hasil simposium Membedah Tragedi 1965 yang diprakarsai pemerintah April lalu.

    Luhut sendiri diminta hadir, namun ia mengaku belum memutuskan akan datang atau tidak.  Meskipun Luhut belum dipastikan hadir, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dijadwalkan hadir memberi sambutan di hari pertama simposium.

    Imam besar Front Pembela Islam Habieb Rizieq dijadwalkan menjadi pembicara di sesi I pada 1 Juni. Adapun pada 2 Juni Wakil Ketua Dewan Perwakilan Fadli Zon dijadwalkan hadir sebagai pembicara, membawa materi beraspek konstitusi.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.