Menteri Desa Disebut Haram dari Partai, karena...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/Rully Kesuma

    Ikrar Nusa Bhakti. TEMPO/Rully Kesuma

    TEMPO.COJakarta - Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan kementerian yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak jangan dipimpin oleh orang partai politik.

    “Akan menjadi sorotan kalau dipimpin orang partai karena akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih,” katanya kepada Tempo, akhir pekan lalu. Ikrar menyebutkan, contoh kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan; Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal; serta Kementerian Pertanian. 

    Baca:
    Jawaban Kemendes Soal Tudingan Pendamping Desa Kader PKB
    Cerita JK Diajak Jokowi Bahas Reshuffle: Tunggu Harinya
    Reshuffle Kabinet Jokowi

    Ikrar menerangkan, sejumlah partai yang akan bergabung ke dalam pemerintahan adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Di sisi lain, Kementerian Desa yang dipimpin Marwan Jafar, kader Partai Kebangkitan Bangsa, sedang menjadi sorotan karena masalah rekrutmen pendamping desa. “Jangan Kementerian Desa dipimpin Golkar atau yang lain, harus profesional,” ucapnya.

    Menurut dia, program-program untuk desa dan perangkatnya akan dipolitisasi guna menangguk suara dalam pemilihan umum kalau Kementerian Desa dipimpin tokoh dari partai. Kalau itu terjadi, akan menjadi masalah karena bakal disorot publik.

    Baca jugaReshuffle Kabinet, Ical: Jika Tolak Posisi Menteri, Sombong!   

    Meski begitu, Ikrar ingin komposisi menteri—14 dari partai dan 20 dari profesional—dipertahankan Presiden Joko Widodo. “Komposisinya sudah pas,” ujar Ikrar.

    JOBPIE SUGIHARTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kawhi Leonard Angkat Toronto Raptors Menjadi Juara NBA 2019

    Toronto Raptors, dimotori oleh Kawhi Leonard, mengalahkan Golden State Warrior dengan skor 114-100 di Oracle Arena, kandang Stephen Curry dan tim.