Ganti Rugi Korban Lapindo Ada Kemungkinan Molor hingga Tahun Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berdoa saat berziarah untuk kerabatnya yang menjadi korban lumpur Lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Warga berdoa saat berziarah untuk kerabatnya yang menjadi korban lumpur Lapindo di kawasan Lumpur Lapindo di titik 21 Desa Siring, Kec. Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 16 Juli 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Khusul Khuluk, belum berani memastikan apakah 84 berkas ganti rugi warga korban Lapindo di peta area terdampak (PAT) yang belum dibayarkan, bisa dicairkan tahun ini. Sebab, sisa dana talangan ganti rugi untuk membayar warga dalam PAT sudah dikembalikan ke kas negara.

    "Sisa dana talangan dari pemerintah tahun lalu sudah kami kembalikan ke kas negara," kata Khusnul kepada Tempo, Ahad, 29 Mei 2016. Dia menyebut jumlah dana talangan yang sudah dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 49 miliar. Uang itu seharusnya dibayarkan kepada 84 berkas milik warga.

    Menurut Khusnul, total dana talangan dari pemerintah untuk PT Minarak Lapindo Jaya, selaku juru bayar Lapindo Brantas Inc, sebesar Rp 781 miliar. Namun hingga tutup tahun 2015, berkas ganti rugi warga yang dibayar baru mencapai 3.247 berkas dengan nilai nominal Rp 717,7 miliar.

    Namun begitu, Khusnul mengatakan bisa saja pembayaran 84 berkas warga dilakukan tahun ini dengan mengusulkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). "Itu pun syaratnya warga dan Minarak sudah menemukan kata sepakat atas berkas ganti rugi. Selain itu, harus mendapat persetujuan dari DPR," kata dia.

    Selain ada 84 berkas yang belum terbayar, berdasarkan aduan dan laporan yang diterima BPLS, masih ada 29 warga korban lumpur di dalam PAT yang belum sama sekali dibayar. "Berkas-berkas itu sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan," katanya.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.