Atasi Kebakaran Hutan, Kodam Sriwijaya Bangun Pos Peninjau  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kebakaran Hutan. (ilustrasi: kendra paramita, rizal zulfadli)

    Ilustrasi Kebakaran Hutan. (ilustrasi: kendra paramita, rizal zulfadli)

    TEMPO.COPalembang - Kepala Penerangan Kodam II Sriwijaya Kolonel Arh Syaepul Mukti Ginanjar mengatakan, guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, pihaknya sudah membangun pos peninjau di daerah rawan kebakaran. “Rapat koordinasi bersama pihak lain juga terus dilakukan,” ujarnya, Jumat, 27 Mei 2016.

    Aparat TNI juga bergabung dalam satuan tugas (Satgas) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain terus melakukan pemadaman di sejumlah titik api dengan sarana pemadaman yang tersedia, satgas melakukan program Canal Blocking dan normalisasi kanal.

    Tahun lalu Kodam II Sriwijaya mendapatkan bantuan tenaga dari Mabes TNI lebih dari 1.000 personel. Mereka telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Salah satunya kanalisasi sekat batas api yang mencapai puluhan kilometer dengan lebar 25 meter di Desa Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

    Sedangkan di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dilaksanakan pembuatan kanal primer sejauh 38,144 kilometer dan kanal sekunder sejauh 106,309 kilometer. Pengerjaannya dilakukan oleh satgas dari Yonif 330/Kostrad.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan pihaknya melakukan pencegahan, baik secara teknis ilmiah maupun ritual keagamaan. Lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan juga dilibatkan.

    Alex mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdoa agar upaya pencegahan dapat berhasil. Semua pesantren akan mengumandangkan sejuta Al Fatihah dan salawat.

    Upaya lainnya, bersama perusahaan perkebunan, Alex mendeklarasikan 108 Desa Peduli Api serta menyiapkan fasilitas pemadam, serta patroli darat dan udara. Dengan upaya tersebut, Alex optimistis dapat mencegah kebakaran secara masif sehingga daerahnya dapat lepas dari stigma negatif sebagai daerah produsen asap. "Kalau sudah terjadi kebakaran, akan sulit dipadamkan, kecuali turun hujan secara besar pula."

    PARLIZA HENDRAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.