Sekolah Desa Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keberadaan Sekolah Desa bisa meningkatkan kualitas dan memberi nilai lebih bagi aparatur desa.

    Keberadaan Sekolah Desa bisa meningkatkan kualitas dan memberi nilai lebih bagi aparatur desa.

    INFO NASIONAL - Berbagai upaya dikerahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) untuk terus membangun desa. Salah satu amunisi pembangunan desa, yaitu Dana Desa, diharapkan mengakselerasi pembangunan di desa. Selain itu, berbagai program inisiatif dari desa didukung penuh oleh Kemendes di bawah pimpinan Menteri Marwan.

    Yang terbaru, Menteri Marwan mengapresiasi adanya inisiatif Sekolah Desa di Kabupaten Bone. Marwan berharap, keberadaan Sekolah Desa bisa meningkatkan kualitas dan memberi nilai lebih bagi aparatur desa yang ada di Kabupaten Bone. Hal itu disampaikan Marwan saat hadir pada launching Sekolah Desa di Kapubaten Bone, Senin, 23 Mei 2016.

    “Untuk para kepala desa, harap ingat agar menggunakan dana desa secara tepat. Semoga kami bisa kembali lagi ke sini untuk mengecek langsung hasil dari Sekolah Desa yang diinisiasi oleh Aliansi LSM se-Kabupaten Bone ini,” ujar Marwan di hadapan 328 kepala desa se-Kabupaten Bone yang hadir.

    Penggagas Sekolah Desa, Fadly Sanusi, menjelaskan, Kabupaten Bone yang memiliki jumlah desa terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan sentuhan khusus untuk mengembangkan sumber daya aparatur desa. “Tanpa mengganggu aktivitas para aparatur desa, kami ingin memanfaatkan waktu luang para kepala desa untuk memahami lebih dalam aturan-aturan tentang desa,” ujar Fadly.

    Dengan adanya pemahaman yang komprehensif dari para aparatur desa, diharapkan 328 desa di Kabupaten Bone bisa mewujudkan perbaikan untuk pembangunan desa ke depan. “Sekolah Desa ini mempunyai tiga visi. Pertama, kami ingin membentuk Desa Mandiri. Kedua, membentuk Desa Kreatif. Dan ketiga, terwujudnya Kedaulatan Desa seperti yang diamanahkan Undang-Undang Desa,” kata Fadly.

    Dalam kesempatan itu pula, Menteri Marwan menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa pada 2015 sebagian besar, yakni 89,44 persen, digunakan untuk membangun infrastruktur. Kemudian sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. “Untuk 2016, dananya menjadi Rp 46,9 triliun dibanding 2015 sebesar Rp 20,7 triliun. Menurut penilaian Kemendes, pemanfaatan dana desa dapat memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan,” ungkap Marwan.

    Lebih lanjut, dengan penghitungan minimal 60 persen dana desa direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur secara padat karya, menurut Menteri Marwan, akan terbangun 24.500 kilometer jalan desa, 16.800 unit jembatan desa, serta 4.900 kilometer irigasi desa. “Kontribusi lain yang dapat dihasilkan adalah penyerapan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1,8 juta orang,” ujarnya, menjelaskan.

    Kemudian, jika 30 persen dana desa digunakan untuk pengembangan ekonomi, akan terserap 457 ribu orang tenaga kerja. “Dalam tiga tahun ke depan, kami optimistis semua kebutuhan infrastruktur dasar di level desa dapat terpenuhi. Setelah itu, tren akan berubah,” imbuhnya.

    Setelah infrastruktur desa terpenuhi, dana desa akan digunakan untuk sektor lain, seperti bidang pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan. “Kami optimistis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat karena adanya dana desa. Di samping itu, kami yakin, universal access terhadap pemenuhan kebutuhan air minum akan terpenuhi pada akhir 2019 seperti yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019,” tutup Menteri Marwan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.