Teguh Juwarno Pimpin Komisi BUMN DPR  

Reporter

Editor

Zed abidien

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Teguh Juwarno dilantik menjadi Ketua Komisi VI Bidang Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir. Pergantian tersebut dilakukan seiring dengan rotasi Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selain merotasi pemimpin Komisi VI, VIII, dan IX, PAN merotasi sejumlah anggotanya di beberapa komisi dan badan-badan kelengkapan DPR lain.

Pelantikan dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dihadiri anggota komisi. Agus melantik Teguh setelah mendapatkan persetujuan dari semua anggota.

"Saya akan teruskan apa yang telah Hafisz lakukan di Komisi VI," ujar Tegu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2016.

Teguh sebelumnya ditempatkan di Komisi X. Dia pun meminta doa restu dalam memimpin Komisi VI. Adapun salah satu agenda penting yang akan dikawal adalah soal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Selanjutnya, Teguh menyampaikan harapannya bisa membangun kebersamaan, kebaikan, dan sinergi untuk kemaslahatan masyarakat serta bangsa. "Saya ingin mengajak semua anggota menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di Komisi VI ini," ucapnya.

Sementara itu, Hafisz yang turut hadir menyampaikan rasa terima kasih atas rasa kekeluargaan dan kerja sama selama dia memimpin Komisi VI. Hafisz optimistis Teguh bisa melanjutkan perannya dengan baik.

"Banyak suka-duka di Komisi VI. Semua teman-teman di sini tidak memiliki persoalan-persoalan yang besar dan rasa kekeluargaan dapat terlihat," tuturnya.

GHOIDA RAHMAH







Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

2 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

18 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

4 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

4 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.