Gawat, Pungli Pembuatan SIM hingga Rp 1,2 Juta Per Lembar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) saat memimpin Rapim TNI - POLRI di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. Dalam rapim tersebut, Dalam arahannya, Jokowi menyinggung berbagai hambatan dalam program prioritas pembangunan, seperti pembebasan lahan hingga pungutan liar atau pungli. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) saat memimpin Rapim TNI - POLRI di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. Dalam rapim tersebut, Dalam arahannya, Jokowi menyinggung berbagai hambatan dalam program prioritas pembangunan, seperti pembebasan lahan hingga pungutan liar atau pungli. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan telah menemukan fakta terkait dengan pungutan liar pembuatan surat izin mengemudi di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Polri di sejumlah kota. Hasilnya, biaya pungutan liar ada yang mencapai Rp 1,2 juta untuk pengurusan SIM B1.

    Komisioner Ombudsman, Adrianus Maliala, mengatakan timnya telah melakukan investigasi di tujuh kota, yakni Padang, Palangkaraya, Samarinda, Manado, Kupang, Mataram, dan Ambon. Berdasarkan investigasi itu, timnya menemukan masih banyak terjadi aksi mal-administrasi seperti pungutan liar.

    BACA JUGA
    TERUNGKAP: Memo Ahok ke Bos Podomoro Soal Barter Proyek Reklamasi
    Barter Ahok, KPK Temukan Catatan Keuangan 13 Proyek

    "Ini merupakan hasil temuan dari investigasi kami. Kami berharap laporan ini akan membantu memperbaiki pola penerbitan SIM," kata Adrianus saat menyerahkan temuan itu kepada Korps Lalu Lintas Mabes Polri di gedung Ombudsman, Selasa, 24 Mei 2016.

    Menurut Adrianus, dari hasil yang mereka kumpulkan, masih banyak terjadi praktek pungutan liar dan percaloan dalam pengurusan SIM. Salah satu temuan paling mengagetkan yang dijelaskan oleh Adrianus adalah tarif pembuatan SIM B1 umum yang diterapkan oleh Polresta Jayapura.

    Oknum petugas di sana bisa meminta bayaran untuk mengurus SIM B1 umum hingga Rp 1,2 juta dan tarif pembuatan SIM A bisa mencapai Rp 350 ribu. Temuan itu didapat Ombudsman saat mewawancarai petugas di sana. Padahal tarif pembuatan SIM B1 dan A baru hanya sebesar Rp 120 ribu.

    BACA JUGA
    Duh, Adegan Suami-Istri Disiarkan Live, Penonton Bisa Coba
    Dea Mirella: Aku Hancur, Menangis Tiap Dengar Suara Bayi

    Sementara di enam Satpas lainnya, Ombudsman menemukan adanya pungutan liar dengan tarif beragam hingga Rp 300 ribu.

    Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto, yang hadir dalam pertemuan itu, menyatakan saat ini pihaknya sedang membenahi bidang pelayanan SIM. Bahkan Agung juga menjelaskan salah satu fokus pembenahannya, yakni menghilangkan percaloan.

    "Kami menerapkan sistem first in-first out agar pemohon bisa mengurus sendiri pembuatan SIM maupun perpanjangan SIM mereka tanpa melalui calo," katanya.

    INGE KLARA SAFITRI

    BACA JUGA
    Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
    Geger Daging Manusia Dijadikan Kornet, Ini Penampakannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.