Tempat Hiburan Malam Diminta Tutup Selama Puasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja seks komersial (PSK) duduk di depan tempat hiburan malam di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, 4 Maret 2016. Tempat hiburan malam yang juga menjadi sarang lokalisasi tersebut rencananya akan digusur pemerintah Tangerang  pada awal Mei 2016. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Sejumlah pekerja seks komersial (PSK) duduk di depan tempat hiburan malam di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, 4 Maret 2016. Tempat hiburan malam yang juga menjadi sarang lokalisasi tersebut rencananya akan digusur pemerintah Tangerang pada awal Mei 2016. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Cirebon - Tempat hiburan malam dan karaoke dilarang untuk buka selama bulan puasa. "Semua pihak diminta mematuhi aturan yang berlaku. Nanti akan kami kirimkan surat edaran Wali Kota Cirebon," kata Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Edi Tohidi, Selasa, 24 Mei 2016.

    Menurut Edi, surat tersebut tinggal menunggu tanda tangan Wali Kota Cirebon untuk diedarkan kepada seluruh pengelola karaoke dan hiburan malam di Kota Cirebon. Pengelola hiburan malam diminta menutup tempat hiburan tersebut mulai H-3 hingga H+3 Idul Fitri mendatang. “Tutup total. Tidak boleh ada kegiatan apa pun,” kata Edi.

    Khusus untuk bioskop dan tempat permainan anak, Edi melanjutkan, akan diatur waktu beroperasinya. Tujuannya agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    Edi juga meminta semua pihak mematuhi isi surat edaran tersebut. “Kami akan membentuk tim pengawas untuk melakukan pengawasan jika terjadi pelanggaran,” ujar Edi.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan, pihaknya akan mengundang Disporbudpar Kota Cirebon untuk mengetahui mekanisme pengawasan tempat hiburan malam tersebut. “Jadi, ada kesamaan pandangan pengawasannya itu seperti apa,” kata Andi.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.