Rizal Ramli Tuding Pejabat Papua Tilap Duit Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kedua kiri) berjalan menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, 17 April 2016. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kedua kiri) berjalan menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, 17 April 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan rencana pembuatan 24 pelabuhan baru di wilayah Indonesia bagian timur dapat berimbas baik bagi pembangunan di Papua. Namun ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi jika banyak pejabat Papua yang masih melakukan kebiasaan buruk menggarong duit bantuan dari pemerintah pusat.

    Rizal mengatakan kemajuan di Papua dapat ikut terdongkrak jika poros maritim di Indonesia timur dapat terwujud. Selain itu, kata Rizal, pemerintah pusat sebenarnya telah memberi bantuan berupa uang kepada masyarakat Papua setiap tahun. "Nilainya sebesar 32 triliun. Kalau dibagikan langsung, setiap warga Papua bisa dapat Rp 10 juta per orang," ujar Rizal dalam sesi tanya-jawab dalam acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi di Aula Telkom University, Kabupaten Bandung, Selasa, 24 Mei 2016.

    Menurut mantan aktivis itu, bantuan tersebut nilainya berkali- kali lebih besar dibanding subsidi di wilayah Indonesia lainnya. "Tapi ternyata bantuan itu tidak sampai. Di Papua, sekolah masih banyak yang jelek, puskesmas enggak ada. Itu gara-gara duit bantuan pusat banyak yang dikorupsi oleh pejabat Papua," kata Rizal.

    Di hadapan 4.000 peserta yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia, Rizal mengajak supaya pengusaha-pengusaha muda, terutama yang berasal dari Papua, melawan pejabat-pejabat di sana yang korup. "Mari kita lawan pejabat korup di Papua. Setidaknya, uang bantuan Rp 10 juta per kepala itu minimal sampai Rp 5 juta (setengahnya)," tuturnya.

    Rizal menuding bahwa duit bantuan pemerintah untuk warga Papua itu lari ke berbagai tempat hiburan di Jakarta dan Manado. "Silakan kalian main ke daerah hiburan malam di Jakarta. Banyak pejabat maupun bupati Papua sering di sana. Banyak pejabat yang tinggal di Jakarta atau Manado ketimbang ngurusin daerahnya," ujar Rizal.

    Ia berpendapat, praktek korupsi dan suap para pejabat Papua adalah penyebab masih terpuruknya wilayah Indonesia bagian paling timur tersebut. "Harus ada revolusi mental di Papua," katanya.

    Rizal berpesan kepada para pengusaha muda itu supaya tidak mencontoh kebiasaan buruk sebagian pejabat Papua. Rizal mengatakan, bukan rahasia umum jika pejabat Papua punya kebiasaan minum yang buruk. "Banyak pejabat Papua yang mabuk pada jam kerja. Minum boleh. Saya juga suka minum wine, tapi malam," katanya.

    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.