Fobia PKI, Politikus ini Minta Pemimpin Tertinggi Diwaspadai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Banser membakar bendera Partai Komunis Indonesia di komplek kantor Gubernur Jawa Tengah, 30 September 2015. Anggota Banser menolak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada korban peristiwa 30 September 1965. TEMPO/Budi Purwanto

    Anggota Banser membakar bendera Partai Komunis Indonesia di komplek kantor Gubernur Jawa Tengah, 30 September 2015. Anggota Banser menolak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada korban peristiwa 30 September 1965. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Demokrat dan bekas anggota DPR, Hakim Sorimuda Pohan, meminta semua pihak mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia menilai, masyarakat, tanpa kecuali, harus diingatkan akan bahaya komunisme.

    Dalam pelajaran sejarah, kata Hakim, ditunjukkan bahwa PKI selalu berpura-pura menjadi kawan. Dia kemudian merujuk pernyataan Presiden Sukarno di era 1960-an, yang pernah memuji PKI sebagai kelompok politik yang amat besar dukungannya terhadap Indonesia. "Karena itu, kita harus waspada dari sisi mana pun, meski dia pemimpin tertinggi sekalipun," ujar Hakim.  

    Lontaran Hakim disampaikan dalam Festival Jalan Lurus, sebuah simposium yang digelar Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan '66  di gedung Joeang '45, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2016. Hakim dikenal sebagai aktivis 66. Diskusi digelar disertai deklarasi yang mengusung Pancasila sebagai ideologi tandingan golongan kiri. Pidato Hakim dalam forum itu berjudul "Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun Tahun 1948 dan G30S 1965/PKI."

    Di awal pidatonya, Hakim meminta publik tidak 100 persen percaya pada adagium: bangsa yang besar menghormati pahlawannya. Menurut Hakim, yang harus dihormati bukanlah pahlawan, melainkan sejarah . "Di Indonesia, biangnya teror adalah komunisme, marxisme, dan leninisme," katanya berapi-api. "PKI itu tujuannya merebut kekuasaan melalui teror dan pengerahan massa," ucapnya.

    Jika ada kesempatan, kata Hakim, PKI tidak segan mengganti kepala pemerintahan. "Saat NKRI genting, PKI ambil kesempatan," ucapnya. Hakim menilai, ada kesempatan buat PKI bangkit lagi di Indonesia ketika kekacauan terus meningkat.

    Hakim juga mengaku prihatin mendengar banyaknya penyusupan kader PKI di berbagai lembaga negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia. "Ini adalah sejarah yang berulang," katanya.

    AKMAL IHSAN (MAGANG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kecelakaan Tol Cipali Dipicu Bus yang Supirnya Diserang Penumpang

    Kecelakanan Tol Cipali melibatkan empat kendaraan beruntun di kilometer 150, Senin dinihari, 17 Juni 2019 dipicu serangan penumpang pada supir.