Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa para parlemen sebelum menyampaikan pidato di Parlemen Kerajaan Inggris di Royal Robing Room, Istana Westminster, London, Inggris, 19 April 2016. Jokowi mengawali pidatonya dengan memberikan gambaran tentang masyarakat Indonesia yang moderat di negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. REUTERS/Stefan Wermuth
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa para parlemen sebelum menyampaikan pidato di Parlemen Kerajaan Inggris di Royal Robing Room, Istana Westminster, London, Inggris, 19 April 2016. Jokowi mengawali pidatonya dengan memberikan gambaran tentang masyarakat Indonesia yang moderat di negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. REUTERS/Stefan Wermuth
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Di depan ribuan tokoh, pengurus, dan anggota Muhammadiyah, Jokowi berharap konvensi bertema “Jalan Perubahan Membangun Daya Saing Bangsa” itu bisa menguatkan mental kebangsaan. Dia berpendapat, Indonesia selama ini tertinggal dari banyak bangsa lain karena enam masalah: orang Indonesia tidak konsisten untuk bekerja keras, tak konsisten berpikir positif, tidak bekerja produktif, mudah membesar-besarkan masalah, berpikir menjelek-jelekkan, dan gemar mencemooh yang lain.

Jokowi mengingatkan Indonesia merupakan bangsa yang besar, tapi peringkat daya saingnya di ASEAN saja masih tertinggal oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand. Karena itu, Jokowi menyerukan persatuan semua elemen bangsa untuk memperkuat modal sosial dalam memenangi kompetisi. "Jangan mau dipecah belah untuk kepentingan sempit dan tidak produktif. Musuh utama kita adalah kemiskinan dan keterbelakangan,” kata Jokowi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan konvensi yang digelar oleh organisasinya itu bukan ajang beradu retorika. Acara yang pertama kali digelar Muhammadiyah itu bertujuan memunculkan optimisme baru dalam penuntasan beragam masalah kebangsaan. “Muhammadiyah lebih suka berpikir dan bekerja,” ujar Haedar.

Haedar menegaskan, selama seabad terakhir, Muhammadiyah telah berupaya mencerdaskan bangsa dan menghadirkan Islam yang berkemajuan di Indonesia. Spirit sejarah ini, menurut dia, patut diwarisi sebagai karakter kebangsaan Indonesia yang berkomposisi majemuk. “Kami ingin Indonesia berani menghadapi masalah dengan cara cerdas, tanpa harus meratapi masalah itu,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam konvensi dua hari ini, para tokoh, pejabat negara, politikus, akademikus, dan cendekiawan dipastikan akan hadir. Pada konvensi hari pertama, mantan Wakil Presiden Boediono, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, dan mantan Menteri Agama Malik Fadjar akan berbicara. Di hari yang sama, juga ada dialog kebangsaan yang menghadirkan pembicara dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan akademikus, yakni Buya Ahmad Syafii Maarif, Amien Rais, Jimly Ashiddiqie, dan Hasyim Muzadi.

Sedangkan pada konvensi hari kedua, beberapa kepala daerah yang selama ini terkenal berprestasi akan hadir membicarakan topik politik dan otonomi daerah, di antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Bupati Bojonegoro Suyoto. Selain sejumlah tokoh itu, dua menteri juga dijadwalkan hadir dalam konvensi sebagai pembicara adalah Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Sejumlah akademikus juga dipastikan akan turut menyampaikan materi dalam konvensi. Mereka antara lain pakar ekonomi Sri Adiningsih dan Lincolin Arsyad; pakar politik Purwo Santoso; mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas; mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Chusnul Mariyah; serta akademikus Chamamah Soeratno, Amien Abdullah, dan Siti Norjannah Djohantini.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

2 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

3 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

4 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

6 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

6 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

7 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

13 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.


Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (kedua dari kiri) saat acara High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) Indonesia dan Tiongkok ke-4 di Labuan Bajo, Timur Nusa Tenggara, Jumat (19 April 2024). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan
Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.


Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

MK menilai tak ada bukti nepotisme yang dilakukan Jokowi dalam pencalonan Gibran