Lewat APBDes Online, Warga Bangkalan Bisa Awasi Dana Desa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Zdnet.com

    Zdnet.com

    TEMPO.COBangkalan - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tengah menyiapkan sebuah aplikasi digital berisi rincian data anggaran dana desa yang diterima tiap kepala desa. 

    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan Ismet Efendi mengatakan aplikasi digital itu disediakan agar masyarakat ikut mengontrol realisasi dana desa. "Biar dana desa tidak diselewengkan," katanya, Senin, 23 Mei 2016.

    Menurut Ismet, layar informasi digital Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu rencananya baru akan direalisasikan mulai 2017. Jumlahnya pun hanya satu unit dan akan diletakkan di lobi kantor Bappemas. 

    Warga yang ingin tahu jumlah dana desa yang diterima desanya bisa langsung mengklik nama desa pada layar. Semua informasi tentang desa pun akan muncul secara otomatis, mulai nama-nama perangkat desa lengkap dengan narahubung, identitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), rincian dana desa (DD), hingga alokasi dana desa (ADD), termasuk rincian penggunaan anggaran. "Kalau Kepala Bappemas masih saya, tahun depan terealisasi," ujarnya.

    Ismet berharap, aplikasi ini bisa mencegah penyelewengan dana desa. Sebab, bila ada program pembangunan desa yang telah tercantum dalam aplikasi digital dan tidak kunjung dilaksanakan, masyarakat bisa langsung mempertanyakan kepada kepala desa. "Saya ingin dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," katanya.

    Ismet menambahkan, tahun ini Bangkalan mendapat alokasi dana desa dari APBN sebesar Rp 177 miliar. Pola pencairannya pun dipangkas. Jika tahun lalu cair dalam tiga tahapan, tahun ini hanya dua tahapan, yaitu 60 persen tahap pertama dan 40 tahap kedua. Tiap desa akan menerima dana Rp 600 hingga 700 juta per tahun. "Dana desa hanya akan dicairkan kalau APBdes dan RJMDes-nya sudah selesai," Ismet berujar.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.