Ombudsman RI Bakal Rilis Pejabat Berkategori Pembangkang

Reporter

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Bandung - Ombudsman Republik Indonesia, akan segera mengeluarkan rilis ihwal nama-nama pejabat yang dinilai memiliki reputasi membangkang terhadap rekomendasi yang dititahkan Ombudsman yang diantaranya terkait masalah pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan kategori pembangkang itu salah satunya disematkan bagi pejabat yang tidak menjalankan rekomendasi dari Ombudsman ihwal pelayanan publik.

"Kami sekarang sedang merampungkan draff-nya dan nantinya akan diterbitkan pejabat pembangkang, sudah ada inisiasi degan KSP (Kantor Staff Presiden (KSP) juga," ujar Saragih kepada wartawan di kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kebon Waru Utara, Kota Bandung, Senin, 23 Mei 2016.

Menurut Saragih, upaya penerbitan nama-nama pejabat dengan kategorisasi sebagai pembangkang itu, bakal dijadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk menindak tegas para pejabat pembangkang itu. "Itu bukan aturan, tapi rilis yang akan kami sampaikan nanti. Itu akan jadi penilaian pemerintah pusat jadi ada semacam daftar pembangkang," katanya.

Langkah yang ditempuh Ombudsman ihwal rencana mengeluarkan beberapa nama pejabat pembangkang itu, dirasa tepat dilakukan oleh Ombudsman. Sebab, Ombudsman memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nama-nama pejabat pembangkang itu. "Kita tidak dituntut pencemaran nama baik karena kita disuruh merilis kok, kita juga punya imunitas untuk itu," ujarnya.

Saragih mengatakan sebelum dikeluarkan rilis nama-nama pejabat yang masuk kategori pembangkang, Ombudsman terlebih dahulu akan memanggil pejabat bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan meminta mereka menjalankan rekomendasi yang dititahkan Ombudsman kepada pejabat bersabgkutan.

"Prosedurnya bertahap, dari 72 rekomendasi sudah progres dan sedang dilakukan dari tahun 2013 hingga 2015. Kan kita lakukan beberapa tahap, seperti langkah persuasi, kita fasilitasi dan kembali mengingatkan agar melakukan apa yang kami rekomendasikan, tapi kalau masih membangkang ya terpaksa kami keluarkan rilis namanya," katanya.

Saat ini, Saragih mengatakan Ombudsman sedang menggodok belasan nama pejabat yang kemungkinan masuk dalam daftar kategori pejabat pembangkang. Diantaranya, berasal dari kepala daerah, kepala Dinas hingga level Menteri.

AMINUDIN A.S.






Berebut Gedung Sate: Episode Perang Kemerdekaan Lawan Sekutu di Bandung 3 Desember 1945

2 hari lalu

Berebut Gedung Sate: Episode Perang Kemerdekaan Lawan Sekutu di Bandung 3 Desember 1945

Gedung V & W, cikal bakal Gedung Sate ini dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan oleh para pemuda atau pegawai Departemen PU.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

4 hari lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

4 hari lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


4 Ekor Monyet Berkeliaran di Kota Bandung, BBKSDA Jabar Duga Satwa Peliharaan

5 hari lalu

4 Ekor Monyet Berkeliaran di Kota Bandung, BBKSDA Jabar Duga Satwa Peliharaan

Tim BBKSDA dan mitra instansi masih berupaya menangkap empat ekor monyet itu agar tidak berkeliaran di pemukiman warga.


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

6 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

7 hari lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.


Covid-19 Menanjak Lagi di Kota Bandung, Naik Hampir Dua Kali Lipat

17 hari lalu

Covid-19 Menanjak Lagi di Kota Bandung, Naik Hampir Dua Kali Lipat

Jumlah kasus Covid-19 di Kota Bandung kini tengah mengalami kenaikan sejak pertengahan Oktober 2022. Positivity rate hampir dua kali batas WHO.


Studi Kasus di Bandung, Zero Waste Kurangi Emisi Karbon Sebesar 10 Persen

20 hari lalu

Studi Kasus di Bandung, Zero Waste Kurangi Emisi Karbon Sebesar 10 Persen

Sayang, program zero waste akan berhadapan dengan kebijakan baru pembuangan akhir sampah yang gunakan insinerator.


Kebakaran Balai Kota Bandung, Begini Sejarah Gudang Kopi Zaman Belanda Itu

27 hari lalu

Kebakaran Balai Kota Bandung, Begini Sejarah Gudang Kopi Zaman Belanda Itu

Kebakaran Balai Kota Bandung, tepatnya di Kantor Bapelitbang mengejutkan warga. Berikut sejarah gedung kopi pada masa kolonial Belanda itu.