Aktivis 66 Adakan Festival Jalan Lurus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan arahan pada acara silaturahmi purnawirawan TNI/Polri, organisasi masyarakat kepemudaan dan keagamaan di Balai Kartini, Jakarta, 13 Mei 2016. Ryamizard mengungkapkan, dirinya tidak ingin paham komunis menyebabkan keributan di Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan arahan pada acara silaturahmi purnawirawan TNI/Polri, organisasi masyarakat kepemudaan dan keagamaan di Balai Kartini, Jakarta, 13 Mei 2016. Ryamizard mengungkapkan, dirinya tidak ingin paham komunis menyebabkan keributan di Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan '66 mengadakan seminar dan dialog bertema “Festival Jalan Lurus”. Salah satu isu yang diseminarkan diberi judul “Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun Tahun 1948 dan G30S 1965/PKI”. Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pembicara, Kivlan Zein, Hakim Sorimuda Pohan, dan Alfian Tanjung. Seminar diadakan di gedung Joang '45, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2016.

    Dalam diskusi itu, pembicara mengulas berbagai hal tentang kewaspadaan terhadap bangkitnya komunis gaya baru. Selain itu, dalam acara ini, akan dideklarasikan "negarawan muda anti-komunis". Beberapa organisasi masyarakat yang diundang hadir dalam acara tersebut adalah KAMMI, HMI, KAHMI, FPI, MUI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, KNPI, FKPPI, Majelis Umat Kristen Indonesia, Serikat Islam Indonesia, Mahasiswa Pancasila, BEM SI, dan IPNU.

    Terdapat enam poin dalam deklarasi itu. Pertama, mengucap janji setia memperjuangkan dan mengamalkan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kedua, menolak penyebarluasan paham radikal teror, komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia.

    Ketiga, mendeklarasikan dukungan pemerintah Indonesia untuk tidak meminta maaf kepada PKI. Keempat, mendukung terwujudnya kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

    Kelima, gerakan yang disebut Negarawan Muda Indonesia akan mengawal jalannya proses pemerintahan dan mengawasi kebijakan para penyelenggara pemerintahan berdasarkan ideologi Pancasila. Terakhir, bersatu dalam keberagaman sesuai dengan semboyan “Bineka Tunggal Ika” dalam wadah NKRI.

    AKMAL IHSAN | TJANDRA DEWI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.