Bupati Dedi Bandingkan PNS dengan Abdi Dalem  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Nanang Sutisna

    Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.CO, Purwakarta - Para aparatur sipil negara yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, diminta tidak terlalu banyak berharap, terutama menyangkut jabatan. Sebab, jika menuntut soal itu, yang didapat bukan kenyataan yang sesuai dengan harapan, tapi malah penyesalan dan kekecewaan.

    Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat melakukan pengukuhan terhadap 348 honorer K2 menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, Jumat, 20 Mei 2016, menegaskan, posisi aparatur sipil negara berbeda jauh dengan dunia politik yang digeluti para politikus. "Berbeda dengan politik yang sifatnya balapan, siapa cepat, dia dapat. Kalau birokrasi itu mengabdi, dan jangan terlalu berharap banyak," ucap Dedi.

    Dedi juga meminta mereka tidak terjebak dalam konsep formal demokrasi yang sudah mengakar seperti sekarang. Sebaliknya, mereka diminta melakukan revolusi mental dengan mengedepankan konsep kultural demokrasi agar bisa berinovasi.

    Bupati Dedi juga meminta para aparatur sipil negara meniru prilaku abdi dalem Yogyakarta yang mengabdikan diri kepada raja yang melayani rakyatnya. "Mereka itu hanya digaji Rp 15 ribu, tapi mereka berkecukupan. Bahkan anaknya ada yang masuk kedokteran dan akademi militer. Artinya, rezeki itu akan sebanding dengan apa yang mereka kerjakan," ujar Dedi.

    Setelah memberikan arahan, Dedi mengajak aparatur sipil negara yang baru itu duduk bersila di halaman Taman Maya Datar. Ia kemudian mengajak mereka berolahraga dengan berkeliling Taman Sri Baduga Maharaja yang dihiasi air mancur berjoget.

    NANANG SUTISNA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.