Menkumham Minta Polisi Cari Dalang Pembakaran Paspor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasona Laoly usai memberikan pengarahan kepada para Kepala Kantor WilayahImigrasi seluruh Indonesia melalui Teleconference di Kantor Ditjen Imigrasi, 2 Mei 2016. Tempo/Lucky Ikhtiar Ramadhan

    Menkumham Yasona Laoly usai memberikan pengarahan kepada para Kepala Kantor WilayahImigrasi seluruh Indonesia melalui Teleconference di Kantor Ditjen Imigrasi, 2 Mei 2016. Tempo/Lucky Ikhtiar Ramadhan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly meminta polisi mencari siapa dalang di balik pembakaran paspor oleh anak-anak yang diduga bergabung bersama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

    "Pasti ada yang memotivasi dari belakang. Ini kan anak-anak, pasti ada orang tua yang memotivasinya," ujar Yasonna seusai acara peluncuran Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Mei 2016.

    Yasonna mengatakan kepolisian sebaiknya meneliti dahulu pembakaran paspor itu untuk provokasi atau karena ideologi. "Ideologi, mungkin mereka tidak mau paspor Indonesia. Kalau provokasi, artinya mereka hanya ingin menjelek-jelekkan Indonesia," ujar Yasonna. Yasonna menjelaskan, pembakaran paspor itu bisa merugikan mereka jika memang mereka kini berada di luar Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, ISIS menyebarluaskan video berdurasi 2 menit 40 detik di media sosial. Video itu menampilkan sekitar 20 orang yang tengah berlatih perang di lapangan sambil menembakkan senjata laras panjang dan pendek.

    Dalam video itu terlihat sekitar 20 anak berumur di bawah 14 tahun berdiri seraya mengangkat paspor Indonesia berwarna hijau. Beberapa lelaki dewasa berdiri di belakang mereka juga bersikap serupa.

    Setelah salah seorang berpidato, anak-anak tersebut melemparkan paspor mereka ke tengah. Setelah semua paspor dikumpulkan, seorang anak maju ke depan memimpin pembakaran.

    ARIEF HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.