TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPR, Dadang Rusdiana, menilai bekas Presiden Soeharto tak bisa langsung disalahkan atas semua kebijakan pemerintahannya selama 32 tahun. Menurut Dadang, gaya politik dan kepemimpinan presiden kedua tersebut tak terlepas dari konteks perkembangan dan pemahaman masyarakat soal pembangunan saat itu.
"Jadi harus dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan yang khas Soeharto," kata Dadang di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 20 Mei 2016.
Begitu pula dengan gaya Soeharto yang kerap mengekang demokrasi selama pemerintahannya. Menurut Dadang, kebijakan tersebut untuk menciptakan stabilitas di masyarakat, sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan besar. "Tak bisa disalahkan karena Soeharto mempertimbangkan kematangan demokrasi rakyat saat itu," katanya.
Dadang setuju dengan rencana Partai Golkar mengusulkan Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. Presiden dengan sebutan "Bapak Pembangunan" tersebut, menurut Dadang, telah berjasa dengan memberikan warisan berharga dan perencanaan pembangunan yang benar. "Kalau diberi anugerah sebagai pahlawan, saya kira tidak berlebihan," tuturnya.
Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum Setya Novanto memperjuangkan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar pahlawan merupakan keputusan presiden berdasarkan usulan yang diterima Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Gelar ini diberikan kepada warga negara yang berjuang melawan penjajah atau yang selama masa hidupnya memberikan prestasi dan karya luar biasa demi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Pemerintah sudah beberapa kali memberi sinyal rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada beberapa mantan presiden, termasuk Soeharto. Namun rencana tersebut belum terwujud karena masih ada polemik di masyarakat, juga berlakunya TAP MPR Nomor 1 Tahun 1998.
Setya Novanto mengklaim akan melakukan pendekatan dan lobi kepada pemerintah serta semua fraksi dalam rangka sosialisasi pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Menurut dia, Golkar akan menyampaikan soal kelayakan semua mantan presiden mendapat penghargaan karena telah berjasa selama masa kepemimpinannya. Partai berlambang pohon beringin tersebut juga berniat melobi upaya pencabutan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.
"Kami akan mensosialisasikan sejauh fraksi-fraksi bisa menangkap kalau semua presiden berhak dapat penghargaan," kata Setya.
AHMAD FAIZ l FRANSISCO ROSARIANS
