Jimly: Gus Dur Mudah Jadi Pahlawan Jika Tak Jadi Presiden  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Yosep Arkian

    TEMPO/Yosep Arkian

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie mengatakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemungkinan sudah menerima gelar pahlawan nasional seandainya tak pernah menjadi presiden. Pasalnya, karier pendiri Partai Kebangkitan Bangsa tersebut selama dua tahun memimpin negara ini justru memunculkan banyak polemik.

    "Secara pribadi, sosok Gus Dur itu sudah sangat hebat. Bagaimana peran dan karya dia di masyarakat dan organisasi," kata Jimly saat dihubungi, Kamis, 19 Mei 2016. "Tapi justru ketika jadi presiden, dia mengeluarkan dekrit lalu bermasalah dengan parlemen. Sekarang banyak yang tak suka dan masih terluka atas sikap Gus Dur waktu itu."

    Gus Dur adalah salah satu nama yang kerap diusulkan menerima gelar pahlawan nasional tapi ditolak. Menurut Jimly, pemerintah menilai pemberian gelar kepada Gus Dur akan menimbulkan kegaduhan berupa penolakan dari kelompok yang tersakiti saat pemerintahan presiden keempat tersebut. Menggunakan istilah "tanah kubur masih basah", Jimly mengatakan pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur masih menunggu momen yang tepat.

    Gus Dur terpilih menjadi presiden yang diusung koalisi partai dengan sebutan Poros Tengah pada 20 Oktober 1999. Selama kepemimpinannya, dia berulang kali mencopot Menteri Kabinet Persatuan Nasional dengan pelbagai alasan, mulai dugaan korupsi hingga ketidakcocokan kerja. 

    Selain itu, kebijakan politik Gus Dur terhadap Israel, Gerakan Aceh Merdeka, dan Papua tak populer. Puncaknya adalah saat Gus Dur mengeluarkan dekrit yang berisi pembubaran MPR dan DPR, percepatan pemilihan umum, dan pembekuan Partai Golkar.

    Dewan Gelar, menurut Jimly, kesulitan memilih Gus Dur karena terikat pada Pasal 24-a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam aturan tersebut, tercantum detail syarat umum dan khusus sosok yang layak mendapat gelar. Jimly tak menjelaskan syarat mana yang tak cocok dengan Gus Dur.

    "Undang-Undang itu memang berat, seolah-olah harus memilih orang yang sempurna. Kan tak ada orang yang sempurna," kata Jimly.

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.