Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jimly: Gus Dur Mudah Jadi Pahlawan Jika Tak Jadi Presiden  

image-gnews
TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO/Yosep Arkian
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie mengatakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemungkinan sudah menerima gelar pahlawan nasional seandainya tak pernah menjadi presiden. Pasalnya, karier pendiri Partai Kebangkitan Bangsa tersebut selama dua tahun memimpin negara ini justru memunculkan banyak polemik.

"Secara pribadi, sosok Gus Dur itu sudah sangat hebat. Bagaimana peran dan karya dia di masyarakat dan organisasi," kata Jimly saat dihubungi, Kamis, 19 Mei 2016. "Tapi justru ketika jadi presiden, dia mengeluarkan dekrit lalu bermasalah dengan parlemen. Sekarang banyak yang tak suka dan masih terluka atas sikap Gus Dur waktu itu."

Gus Dur adalah salah satu nama yang kerap diusulkan menerima gelar pahlawan nasional tapi ditolak. Menurut Jimly, pemerintah menilai pemberian gelar kepada Gus Dur akan menimbulkan kegaduhan berupa penolakan dari kelompok yang tersakiti saat pemerintahan presiden keempat tersebut. Menggunakan istilah "tanah kubur masih basah", Jimly mengatakan pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur masih menunggu momen yang tepat.

Gus Dur terpilih menjadi presiden yang diusung koalisi partai dengan sebutan Poros Tengah pada 20 Oktober 1999. Selama kepemimpinannya, dia berulang kali mencopot Menteri Kabinet Persatuan Nasional dengan pelbagai alasan, mulai dugaan korupsi hingga ketidakcocokan kerja. 

Selain itu, kebijakan politik Gus Dur terhadap Israel, Gerakan Aceh Merdeka, dan Papua tak populer. Puncaknya adalah saat Gus Dur mengeluarkan dekrit yang berisi pembubaran MPR dan DPR, percepatan pemilihan umum, dan pembekuan Partai Golkar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dewan Gelar, menurut Jimly, kesulitan memilih Gus Dur karena terikat pada Pasal 24-a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam aturan tersebut, tercantum detail syarat umum dan khusus sosok yang layak mendapat gelar. Jimly tak menjelaskan syarat mana yang tak cocok dengan Gus Dur.

"Undang-Undang itu memang berat, seolah-olah harus memilih orang yang sempurna. Kan tak ada orang yang sempurna," kata Jimly.

FRANSISCO ROSARIANS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ridwan Kamil Bantah soal Keinginan Jokowi Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Begini Penjelasan Lengkapnya

14 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Ridwan Kamil Bantah soal Keinginan Jokowi Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Begini Penjelasan Lengkapnya

Ridwan Kamil yang kini menjabat sebagai Kurator Perencanaan dan Pembangunan IKN membantah perubahan desain Istana Wakil Presiden di ibu kota baru itu.


Cerita Ridwan Kamil Ditunjuk Jokowi jadi Mandor Proyek IKN: Tugas Berat, yang Boleh Menonjol Hanya Istana Presiden

14 hari lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Cerita Ridwan Kamil Ditunjuk Jokowi jadi Mandor Proyek IKN: Tugas Berat, yang Boleh Menonjol Hanya Istana Presiden

Ridwan Kamil bercerita penunjukkan dirinya langsung oleh Presiden Jokowi sebagai Kurator Perencanaan dan Pembangunan IKN adalah tugas berat.


Jokowi Minta Desain Istana Wapres di IKN Direvisi, Basuki Hadimuljono: Dilelang Ulang

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Minta Desain Istana Wapres di IKN Direvisi, Basuki Hadimuljono: Dilelang Ulang

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono blak-blakan soal kelanjutan pembangunan Istana Wapres di IKN.


Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perubahan soal desain Istana Wakil Presiden di IKN Nusantara.


Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

22 hari lalu

Bundaran Hotel Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara disebut telah habis statusnya pada 15 Februari 2024 lalu. Lantas, apa respons Istana?


Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

28 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo menyantap sukun goreng didampingi para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA.
Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

Presiden Jokowi mengatakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Juli tahun ini.


Istana Bantah Berita Media Asing soal Rencana Hubungan Diplomatik RI-Israel

28 hari lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Bantah Berita Media Asing soal Rencana Hubungan Diplomatik RI-Israel

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah berita media asing soal rencana normalisasi hubungan RI-Israel


Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

32 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.


5 Hal tentang Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ditemui awak media, usai Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
5 Hal tentang Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh

Jokowi bertemu dengan Surya Paloh pada Ahad malam, 18 Februari 2024. Pertemuan tertutup tersebut tidak diketahui memerinci hal yang dibicarakan


Jika Prabowo Jadi Presiden, Butet Kertaradjasa Cemas Soeharto Ditetapkan Pahlawan Nasional

40 hari lalu

Seniman monolog Butet Kartaredjasa menanggapi pelaporan dirinya ke polisi oleh relawan Presiden Jokowi. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Jika Prabowo Jadi Presiden, Butet Kertaradjasa Cemas Soeharto Ditetapkan Pahlawan Nasional

Seniman Butet Kertaradjasa cemas bila Prabowo Subianto menjadi presiden menghidupkan kembali Orde Baru