Alasan Golkar Ngotot Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pemungutan suara untuk memilih ketua umum saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Johannes P. Christo

    Suasana pemungutan suara untuk memilih ketua umum saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Golongan Karya telah bersepakat akan terus mengupayakan agar pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto. Kesepakatan itu diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Nusa Dua, Bali.

    Aburizal Bakrie, yang kini menjadi pembina Golkar, menyampaikan usul itu dalam pidatonya pada paripurna Munaslub Golkar, Senin, 16 Mei 2016. "Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional dan belum berhasil. Kali ini, Munaslub mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto menjadi pahlawan nasional," ucapnya.

    Menurut Aburizal, Soeharto berperan besar dalam pembangunan. Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto akan mengikuti gelar Abdi Luhur yang sudah dianugerahkan Golkar kepadanya.

    Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menyatakan Soeharto dalam sejarah Indonesia memiliki banyak peran, meski banyak juga kelemahannya. Apa yang sudah dilakukan mantan presiden itu, ujar dia, bisa dirasakan hasilnya. "Coba lihat realitas, bagaimana keberhasilan beliau," tuturnya.

    Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengatakan partainya akan berupaya dengan berbagai cara untuk mengupayakannya. Ia berpendapat, setiap mantan presiden haruslah mendapat tempat terbaik. Alasannya, setiap presiden pastinya sudah berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. "Siapa pun presidennya harus diberikan penghargaan yang terbaik," ucapnya.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai apa yang dilakukan Golkar sebagai hal wajar. Ia yakin Golkar memiliki alasan dan pertimbangan dalam mengajukan usul itu.

    Fahri berpendapat, pemerintah sudah selayaknya mempertimbangkan usul itu dengan baik dan matang. "Tentunya dipertimbangkan dengan mekanisme yang sah," ujarnya.

    Mengenai pro dan kontra yang muncul terkait dengan usul itu, menurut Fahri, hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa-jasa yang nyata untuk pembangunan Indonesia. "Meski ada juga kesalahan-kesalahannya, karena semua orang kan pasti punya salah," tuturnya.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.