Rekomendasi Rekonsiliasi 1965 Akan Diserahkan ke Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo  dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang juga Ketua Dewan Pengarah Simposium nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" Agus Widjojo mengatakan rekomendasi rekonsiliasi dari hasil simposium yang digelar 18–19 April 2016 segera disampaikan kepada pemerintah. "Segera akan saya sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan," kata Agus di kantor Lemhanas, Rabu, 18 Mei 2016.

    Agus mengatakan rekomendasi rekonsiliasi Tragedi 1965 itu disusun oleh tim simposium berdasarkan metode akademik. Informasi yang diperoleh selama simposium, pembedahan sejarah atas tragedi 1965, dan referensi lainnya akan dianalisis secara mendalam. Hasil akhirnya, kata Agus, akan bersifat akademik.

    Menurut Agus, dalam rekomendasi itu nantinya akan menyebutkan apa saja temuan tim selama penyusunan, dari mana sumbernya, dan seperti apa bentuk penanganannya. Penyusunan rekomendasi, kata dia, akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Semua hal penting terkait dengan proses rekonsiliasi, seperti pengungkapan kebenaran juga akan termuat dalam rekomendasi.

    Bahkan, menurut Agus, bila rekomendasi itu nantinya dinilai perlu ada penambahan maka tidak tertutup kemungkinan untuk kembali menggelar simposium. "Kalau perlu elemen-elemen tambahan, harus simposium lagi," ujar Agus.

    Agus mengaku belum tahu apakah rekomendasi yang disampaikan nanti akan dilanjutkan dengan pembentukan komite rekonsiliasi dari pemerintah. "Itu terserah teman-teman (di pemerintahan)," ujarnya mengakhiri.

    Simposium yang digelar sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI itu bertujuan untuk mencari cara bagaimana penyelesaian penanganan tragedi 65. Namun penyelenggaraan simposium itu mendapat penentangan dari kalangan purnawirawan TNI lainnya. Bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama dengan pensiunan tentara dan polisi menggelar acara yang menentang penyelenggaraan simposium yang digelar Agus. 

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.