Diperiksa 4 Jam, Staf Ahok Dicecar 10 Pertanyaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sunny Tanuwijaya usai diperiksa oleh KPK Rabu siang, 13 April 2016. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    Sunny Tanuwijaya usai diperiksa oleh KPK Rabu siang, 13 April 2016. TEMPO/Ridian Eka Saputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja keluar dari ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 13.30. Ia baru saja menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi di Teluk Jakarta.

    Selama empat jam di ruang pemeriksaan, Sunny mengaku dicecar sepuluh pertanyaan oleh penyidik. "Melengkapi yang lama-lama saja, kurang-lebih sama," katanya sambil berjalan menuju mobilnya, Rabu, 18 Mei 2016.

    Baca juga:

    Karyawati Diperkosa & Dibunuh: 31 Adegan, Pelaku Sempat Bercumbu
    Wah, Begini Adegan Mesra Nikita Willy dengan Putu Gede

    Sunny emoh menjelaskan secara detail perihal pemeriksaannya hari ini. Ia hanya mengatakan bahwa ia ditanyai seputar proses pembahasan raperda reklamasi.

    Orang dekat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu pun membantah ditanya soal pertemuan-pertemuan yang menjadi inisiasinya. Pertemuan yang dimaksud adalah antara Ahok dan para pengembang proyek reklamasi, salah satunya PT Agung Podomoro Land, yang kini bosnya ditahan lembaga antikorupsi.

    Sunny juga mengatakan tak tahu-menahu tentang adanya barter kontribusi dan proyek antara pemerintah DKI dan pengembang. "Enggak tahu saya. Mesti nanya sama orang pemda ya," ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga membantah menerima duit Rp 30 miliar dari bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Uang tersebut dikabarkan diberikan untuk Teman Ahok.

    Sejak operasi tangkap tangan pada akhir Maret lalu, lembaga antirasuah sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Sanusi; bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja; dan karyawan Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro.

    Penyuapan itu diduga dilakukan pihak Podomoro untuk memuluskan pembahasan raperda reklamasi yang sempat alot. Pembahasan yang tak kunjung usai itu diakibatkan karena tak adanya kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota Badan Legislasi terkait dengan penetapan biaya kontribusi.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Karyawati Diperkosa & Dihantam Cangkul: Ini 3 Setan Pemicunya
    Pembunuhan Karyawati, Tersangka Ternyata Pernah Belajar di Pesantren


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.