Honor Pengelola Museum Radyapustaka Solo Dipangkas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Museum Radyapustaka di Solo, Jateng. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Museum Radyapustaka di Solo, Jateng. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Solo - Museum Radyapustaka Solo terpaksa memangkas honor anggota komitenya, lantaran keterbatasan anggaran. Untuk menghemat anggaran, mereka juga harus meniadakan beberapa kegiatan kebudayaan.

    Ketua Komite Museum Radyapustaka, Purnomo Subagyo, mengatakan anggaran dari pemerintah tahun ini berkurang. "Tahun lalu kami mendapat hibah Rp 400 juta satu tahun," katanya, Selasa 17 Mei 2016. Sedangkan tahun ini museum hanya memperoleh anggaran Rp 300 juta. Kondisi itu membuat komite harus mengencangkan ikat pinggang.

    Salah satu yang dipangkas, honor bagi empat anggota komite sebagai pengelola museum. "Biasanya kami mendapat honor Rp 3 juta sebulan," katanya. Tahun ini dipangkas menjadi Rp 1,8 juta tiap bulan.

    Sedangkan gaji untuk para karyawan, tidak akan mengalami nasib sama. "Tidak mungkin dipangkas," katanya. Sebab, gaji karyawan hanya setara dengan upah minimun.

    Saat ini museum tertua di Indonesia itu memiliki delapan karyawan. Mereka bertugas sebagai pustakawan, perawat koleksi, dan penjaga keamanan. "Gaji mereka tidak sebanding dengan tanggung jawabnya yang sangat besar," katanya.

    Purnomo memastikan, anggota komite tidak mempermasalahkan pemangkasan honor tersebut. Mereka justru prihatin, lantaran museum tidak mampu menggelar acara-acara kebudayaan. "Selain bertugas merawat benda peninggalan budaya, seharusnya kami juga melestarikan kebudayaan," katanya.

    Tahun lalu, museum masih bisa menggelar sejumlah kegiatan budaya. Beberapa di antaranya, jamasan pusaka, ngisis (menjemur) wayang hingga latihan karawitan.

    Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, berjanji menyelesaikan persoalan itu. Menurut dia, aturan pemberian dana hibah memang sangat ketat, sehingga pemerintah tidak leluasa memberikan anggaran untuk museum. "Dana hibah hanya bisa diberikan kepada badan hukum," katanya. Sedangkan hingga kini komite sebagai pengelola museum, belum memiliki badan hukum. "Perlu ada kebijakan khusus agar operasional museum tetap bisa berjalan," katanya.

    Salah satu yang akan dilakukan adalah membentuk pengelola baru di bawah dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. "Tentunya mereka di bawah pendampingan komite museum," katanya. Dengan demikian, anggaran bisa diberikan melalui kegiatan dinas.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.