Kalla: Negara Tidak Dihargai Bila Tangannya di Bawah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Melihat Lebih Dekat Latihan Bela Negara Bagi Karyawan.

    Melihat Lebih Dekat Latihan Bela Negara Bagi Karyawan.

    TEMPO.CO, Bojonegoro - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bela negara bisa membuat negara makin kuat dan dihargai negara lain. Selain kuat secara fisik, kata Kalla, negara juga harus kuat secara ekonomi. Menurutnya tidak ada negara yang dihargai apabila tangannya di bawah. “Ekonomi kuat juga bagian dari bela negara, karena itu tangan harus di atas,” ujarnya di Stadion Letjen Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa, 17 Mei 2016.

    Kalla ke Bojonegoro bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menghadiri gelar apel akbar Bela Negara dan Revolusi Mental bersama lebih dari 15 ribu warga.

    Menurut  Kalla, bela negara tidak berarti hanya untuk berperang. Cakupan  bela negara, ucap dia, jauh lebih luas dari pada itu. Yaitu bagaimana memperkuat bangsa  dari segala hal yang maha penting.

    Kalla menuturkan tidak ada negara yang dihormati apabila masyarakatnya kekurangan makan dan sebagainya. Selain itu, tidak ada negara yang kuat dalam membela dirinya apabila pendidikannya tidak tinggi.

    Kalla mengimbuhkan ikrar bela negara posisinya lebih tinggi dari pada janji. Karena ikrar merupakan tekad bersama untuk membela negara dari berbagai pkiran dan tindakan. Misalnya, tentang kemajuan bersama, kejujuran dan sikap-sikap luhur lainnya.

    Kalla juga memuji keberhasilan beberapa daerah, termasuk Bojonegoro. Itu terbukti ada keberhasilan di sektor pertanian sebagai daerah lumbung pangan. Bojonegoro juga dikenal sebagai lumbung energi karena produksi minyaknya jadi penyokong sekitar 25 persen secara masional. “Ini penting, untuk kedaulatan ekonomi rakyat,” ujar dia.

    Keberhasilan Bojonegoro soal bela negara ada tujuh bidang, yakni pertanian, energi  minyak dan gas, penanggulangan kebencanaan, ramah hak asasi manusia, penerapan bidang revolusi mental, pembangunan berkelanjutan, dan pemerintah yang terbuka.

    SUJATMIKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.