Golkar Keluar dari KMP, Fahri Hamzah: Hal Biasa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fahri Hamzah (kiri) bersama Ketua DPR Setya Novanto (tengah) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) dalam jumpa pers terkait pelaksanaan Ibadah Haji pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 September 2015. Dalam keterangannya pimpinan DPR memaparkan pelaksaan Ibadah tersebut berdasarkan undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi serta berbagi cerita mengenai insiden Mina dan upaya-upaya yang mereka lakukan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fahri Hamzah (kiri) bersama Ketua DPR Setya Novanto (tengah) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) dalam jumpa pers terkait pelaksanaan Ibadah Haji pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 September 2015. Dalam keterangannya pimpinan DPR memaparkan pelaksaan Ibadah tersebut berdasarkan undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi serta berbagi cerita mengenai insiden Mina dan upaya-upaya yang mereka lakukan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah, yang belum lama ini dipecat dari PKS, menghormati keputusan Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih, yang dipimpin Prabowo Subianto.

    "Sebenarnya kami kan dari dulu sudah agak melonggarkan definisi KMP, Abu Rizal Bakrie (bekas Ketua Umum Golkar) mengatakan kalau KMP merupakan tempat diskusi dan tempat kongko-kongko. Prabowo juga begitu jadi tidak ada kemutlakan dalam koalisi ini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 17 Mei 2016.

    Fahri berujar, keputusan keluar tersebut merupakan hal biasa, mengingat selama ini koalisi terbentuk tanpa ada sekat untuk berkomunikasi dengan koalisi mana pun, dalam hal ini Koalisi Indonesia Hebat. "Sejauh ini tidak ada batas-batas bendera KMP atau KIH (pendukung Presiden Jokowi)," ujarnya.

    Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar yang dipimpin Siti Aisyah di Nusa Dua, Bali, pada Senin, 16 Mei 2016, membacakan hasil sidang yang berisi keputusan bahwa Partai Golkar keluar dari barisan Koalisi Merah Putih.

    Keputusan keluarnya Golkar dari koalisi itu juga dibarengi dengan adanya keputusan dukungan Golkar terhadap pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Hal tersebut diputuskan guna menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Kendati demikian, Fahri meminta agar keluarnya Golkar dari KMP tidak memutuskan komunikasi antarpartai baik yang tergabung dalam KMP maupun KIH. "Tentu sebagai silaturahim politik kami harus terus melestarikan tradisi komunikasi untuk kebaikan bangsa kita semua," ucapnya.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.