Golkar Pastikan Keluar dari KMP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pemungutan suara untuk memilih ketua umum saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Johannes P. Christo

    Suasana pemungutan suara untuk memilih ketua umum saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Badung - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih yang dimotori oleh Partai Gerindra. Sikap ini ditujukan guna memastikan posisi Golkar dalam mendukung pemerintahan.

    "Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan munas tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Pimpinan Munaslub Siti Aisyah di Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin, 16 Mei 2016.

    Keputusan tersebut sekaligus menerima pandangan-pandangan umum dari para DPD provinsi dan DPP organisasi yang didirikan dan mendirikan serta organisasi sayap Golkar, terkait dengan laporan pertanggung jawaban Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

    Dalam acara pembukaan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan Golkar harus repositioning dalam sikapnya terhadap pemerintahan. Menurut Ical, doktrin Golkar ialah bersama kekuasaan. "Golkar tidak menghamba, tapi berpartisipasi, mengambil jalur pengabdian," kata Aburizal, Sabtu, 14 Mei 2016.

    Ical pun sempat menyapa partai-partai yang tergabung dalam KMP dalam pidato politiknya yang terakhir sebagai ketua umum tersebut. "Tali perkawanan kita tidak mundur. Cita-cita kami sama, apa pun pilihan politik masing-masing," ucapnya.

    Ical meminta sikap Golkar ini tidak dilihat sebagai bentuk pengkhianatan. "Bukan kami menjilat ludah sendiri. Sebelumnya hanya masalah teknis politis," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.