Sosok Kontroversial Ketua Umum Golkar Setya Novanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum terpilih Setya Novanto menangis haru ketika dipeluk rekannya usai penghitungan suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Johannes P. Christo

    Ketua umum terpilih Setya Novanto menangis haru ketika dipeluk rekannya usai penghitungan suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Johannes P. Christo

    TEMPO.COJakarta - Setya Novanto, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019. Dalam pemilihan putaran pertama, Setya Novanto meraup 277 suara. Dia hanya dihadang Ade Komarudin yang mendapat 173 suara. Ade akhirnya memilih mundur sebelum putaran kedua digelar, dan Setya Novanto dinyatakan sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Aburizal Bakrie.

    Sebelum mencapai puncak kariernya di tubuh partai berlambang beringin tersebut, Setya Novanto menjadi salah satu tokoh kontroversial di dunia politik negeri ini.

    Pada 1999, namanya tersangkut kasus pengalihan hak piutang (cessie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara Rp 904,64 miliar. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer dana Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima milik Setya. Bergulir lama di kejaksaan, kasus tersebut dihentikan dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada Juni 2003.

    Baca juga: 5 Kasus yang Membelit Setya Novanto

    Pada 2006, Setya ditengarai berada di belakang kasus dugaan penyelundupan limbah beracun (B3) PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) di Pulau Galang, Batam. Soal ini, Setya membantah. “Saya sudah mundur dari komisaris PT APEL,” ujarnya. 

    Pada 2012, nama Setya kembali muncul karena ia diduga berperan mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran PON di APBN. Ia membantah semua tuduhan yang menyatakan ia terlibat kasus ini. “Tahu-tahu nama saya disebut di koran. Saya lalu dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam pengadilan kasus itu di Riau,” ujar Setya. 

    Setahun kemudian, namanya terseret pula dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR dan meminta fee 10 persen kepada Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthaputra—anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangi tender proyek e-KTP. Lagi-lagi Setya membantah. “Saya enggak ikut-ikutan,” katanya.

    Yang paling kontroversial adalah saat ia menjadi Ketua DPR. November lalu, Setya dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Setya diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk memuluskan renegosiasi kontrak PT Freeport. Meski kembali membantah, Setya memilih mundur sebagai Ketua DPR sebelum keputusan MKD keluar.

    Gonjang-ganjing itu sempat membingungkan Setya. "Saya pertama kali begini, lho. Saya kena apa, selalu ada masalah," serunya kepada istrinya, seperti diceritakan kepada Tempo, November 2015.

    Padahal, sebelum kasus "Papa Minta Saham", pria kelahiran Bandung, 12 November 1954, itu juga mendapat sorotan saat bersama Fadli Zon bertemu dengan kandidat calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Amerika.

    SUKMA LOPPIES| DANNI | EVAN (PDAT)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.