Komite Etik Golkar Akui Ada Politik Uang di Munaslub  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadel Muhammad. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Fadel Muhammad. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Bali - Ketua Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mengakui adanya politik uang dalam penyelenggaraan munaslub kali ini. Namun, kata Fadel, Komite Etik kesulitan untuk membuktikan praktek tersebut.

    Fadel mengatakan sampai hari ini Komite Etik telah menerima 205 pengaduan yang disampaikan secara lisan maupun lewat pesan pendek atau SMS. "Tapi banyak yang tidak bisa diproses karena kurang bukti," katanya di sela acara munaslub, di Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin, 16 Mei 2016.

    Menurut Fadel, laporan yang masuk ke Komite Etik tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukan calon ketua umum, tapi ada juga terkait dengan panitia pengarah, panitia pelaksana munaslub, serta peserta.

    Mantan Gubernur Gorontalo itu mengatakan Komite Etik tetap mengawasi proses munaslub dengan menempatkan satuan tugas di tempat tinggal peserta dan calon ketua umum, serta tempat lain yang berpotensi terjadinya politik uang. Namun Fadel merahasiakan lokasi satgas tersebut berada. "Ada lah di mana tempatnya," katanya.

    Selama penyelenggaraan munaslub, Komite Etik telah memberikan surat teguran kepada calon ketua umum dan tim sukses yang diduga melanggar. Sebanyak 23 surat telah dikeluarkan Komite Etik, yang terdiri atas dua surat teguran keras, enam surat peringatan, dan selebihnya berupa imbauan. "Kami putuskan tidak sampaikan isi surat ke publik karena rahasia," ujarnya.

    Fadel menegaskan Komite Etik masih terus bekerja. Bahkan lembaganya siap menghentikan munaslub jika menemukan bukti ada transaksi uang dalam pemilihan. "Biasanya mulai terjadi transaksi malam ini," katanya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.