DPD Dukung Setya Novanto, Munaslub Golkar Memanas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang paripurna tata tertib Musyawarah Nasional luar biasa Partai Golkar di Nusa Dua Convention Center Hall, Bali, 15 Mei 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Suasana sidang paripurna tata tertib Musyawarah Nasional luar biasa Partai Golkar di Nusa Dua Convention Center Hall, Bali, 15 Mei 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.COJakarta - Nama Setya Novanto paling banyak disebut saat pembacaan pandangan umum Dewan Pengurus Daerah I Partai Golkar untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP Golkar di di Nusa Dua Convention Center, Bali. Sebagian besar pengurus provinsi menyebut Setya sebagai calon Ketua Umum DPP Golkar yang mereka dukung.

    Lanjutan pandangan umum DPD I hari ini dimulai dari Provinsi Jambi. Mereka secara terang-terangan mendukung Setya Novanto sebagai ketua umum. "Menyetujui Setya Novanto sebagai ketua umum dan Golkar mendukung pemerintah," kata Zurman Manaf selaku perwakilan Jambi di Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin, 16 Mei 2016.

    Selain Jambi, giliran DPD I Nusa Tenggara Barat dan Riau serta organisasi sayap Golkar menyatakan dukungan kepada Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat itu. "Setelah beristikarah, kami usulkan Setya Novanto," kata perwakilan DPD Nusa Tenggara Barat saat membacakan pandangan umumnya.

    Sebetulnya, sejak awal, peserta munaslub telah menyepakati tidak menyebut nama calon ketua umum yang didukung saat pembacaan pandangan umum. Tapi pengurus DPD I tidak mengindahkannya.

    Penyebutan nama calon ketua umum itu menuai interupsi peserta munaslub. Beberapa peserta menyatakan keberatan atas penyebutan nama Setya tersebut. "Jangan sebut nama," kata seorang peserta sambil berteriak kepada pemimpin munaslub.

    Ketua Pimpinan Munaslub Nurdin Halid dan Ketua Komite Etik Fadel Muhammad berusaha menengahi hal tersebut. Meski begitu, keduanya seolah memberi ruang kepada DPD I untuk tetap menyebut nama calon ketua umum yang mereka dukung. "Kami hanya imbau tidak sebut nama, tapi kalau mau, itu hak orang per orang," tuturnya.

    Kejadian Senin ini berbeda dengan sidang paripurna sebelum diskors, Ahad malam lalu. Dalam pandangan umum malam itu, para perwakilan DPD I dan organisasi sayap kompak tidak menyebut nama calon ketua umum.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.