Percepatan Prosedur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Utara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Percepatan Prosedur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Utara

    Percepatan Prosedur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Utara

    INFO NASIONAL - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie memberikan pengarahan dan ketegasan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

    “Kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan seluruh pengelola anggaran termasuk biro keuangan, tahun depan penandatanganan kontrak harus bisa dilaksanakan paling lambat Maret, tidak lagi Mei. Dengan begitu, kita punya cukup waktu melaksanakan sehingga hasilnya lebih berkualitas,” ujar Irianto, menegaskan.

    Imbauan ini disampaikan Gubernur Irianto saat memberikan arahan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2016 dan penandatanganan kontrak kerja antara SKPD dan penyedian barang dan jasa di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Jumat, 13 Mei 2016.

    Dalam mendukung percepatan prosedur administrasi, Irianto meminta sesuai dengan aturan agar APBD disahkan paling lambat Desember atau kalau bisa November. “Begitu APBD disahkan, Kepala SKPD dan Biro Pengadaan sudah menyusun jadwal pelelangan. Kalau pelelangan bisa diumumkan pada Desember, awal Maret sampai minggu keempat sudah ditandatangani semua kontrak kerja,” katanya.

    Dengan percepatan prosedur tersebut, Kalimantan Utara akan punya waktu realisasi pembangunan sembilan bulan tiap tahunnya. “Jika ditandatangani Mei, waktu efektif hanya lima bulan. Jika Kaltara punya cukup waktu untuk realisasi anggaran, akan berdampak positif pada kualitas pekerjaan dan masyarakat bisa cepat menikmati hasil pembangunan,” ungkap Irianto.

    Selepas momentum penandatanganan kontrak, Gubernur Irianto meminta gerak cepat. “Besok sudah dilengkapi administrasi pekerjaannya dan mungkin sudah bisa ditarik uang muka 20 persen. Anggaran yang cepat beredar di masyarakat bisa memutar roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Bila uangnya mandek dan tersimpan di bank, ujar Irianto, tidak ada manfaatnya padahal dalam proses penganggaran perlu banyak tenaga dan pikiran.

    Kepada SKPD, Gubernur Irianto mendorong untuk aktif dalam melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan. “Kaltara adalah provinsi baru, tapi segala bentuk kekurangan dan ketidakdisiplinan bukan hal yang harus dimaklumi,” tuturnya. Untuk Kepala SKPD, kata Irianto, pantau langsung kinerja pegawai dan kawal terus pelaksanaan hingga level evaluasi.

    Gubernur juga mengingatkan, sebagai penyelenggara pembangunan dan pemerintahan harus tertib administrasi. “Jangan biasakan tidak disiplin. Segala bentuk ketidakdisiplinan merugikan orang lain. Terlebih aparatur pemerintahan di mana segala perilaku harus dipertanggungjawabkan. Pekerjaan ini adalah amanah, jadi jalankan sebaiknya,” tukasnya.

    Kepada para kontraktor, Gubernur Irianto mengimbau sekaligus meminta untuk memberikan pekerjaan terbaik untuk Kalimantan Utara. “Sudah banyak hasil pekerjaan dengan kondisi konstruksi yang bermasalah. Tolong beri pengawasan kepada bawahan dan luruskan niat untuk bekerja dengan baik sesuai dengan kontrak dan jangan pernah berniat untuk melakukan penyimpangan,” tegasnya. Nantinya, kata Irianto, akan ketahuan jika berbuat curang dan akan berdampak secara administrasi dan hukum. Hasil yang bagus tentu berdampak positif bagi track record yang tentunya menjadi salah satu pertimbangan untuk pekerjaan berikutnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.