Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Pimpinan Munaslub Golkar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Jacky Rachmansyah

    TEMPO/Jacky Rachmansyah

    TEMPO.CO, Bali - Ketua steering committee musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar Nurdin Halid terpilih menjadi ketua pimpinan Munaslub dalam sidang paripurna pembahasan tata tertib yang berlangsung sore ini. Nurdin menjadi perwakilan dari pengurus DPP Golkar.

    Penunjukkan Nurdin ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. "Secara organisatoris posisi dia di DPP Munas Bali adalah Wakil Ketua Umum bidang Kepartaian," kata Idrus di Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Minggu 15 Mei 2016.

    Idrus menambahkan, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie berharap Nurdin dapat melanjutkan tugasnya sebagai SC, agar dapat mensukseskan Munaslub. Sejak persiapan hingga penyelenggaraan, Nurdin dianggap memberi banyak inspirasi yang lahirkan gagasan baru dan Munas berlangsung secara demokratis.

    Baca: Kisah Unik Saat Djan dan Romy PPP Hadiri Munaslub Golkar  

    Pimpinan Munaslub ini berwewenang memimpin rapat paripurna. Selain itu memiliki hak untuk memimpin lobby sesuai persetujuan rapat paripurna dan memimpin pemilihan pimpinan komisi. Pemilihan ketua umum djadwalkan Senin, 16 Mei 2016.

    Pimpinan ini terdiri dari lima orang yang merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat, tiga orang dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan satu orang dari ormas dan organisasi sayap.

    Empat orang yang menemani Nurdin ialah Eti Sahuburwah dari Maluku. Ia perwakilan DPD wilayah Indonesia Timur dan merangkap sebagai anggota. Ada pula Siti Aisyah asal Jawa Barat. Ia mewakili Indonesia wilayah tengah dan menjabat wakil ketua.

    Baca: Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Bursa Caketum Golkar Jika...

    Anggota pimpinan Munaslub lainnya yaitu Supriyati asal Riau. Ia mewakili seluruh wilayah Pulau Sumatera. Satu posisi tersisa untuk ormas masih belum terisi karena belum ada kesepakatan.

    AHMAD FAIZ  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.