Kodim Brebes Imbau Guru Waspadai Paham Komunisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan MUI Kota Bogor melakukan aksi penolakan terhadap paham komunis PKI di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, 30 September 2015. Mereka menuntut pemerintah tetap melarang paham komunisme gaya baru dan mempertahankan Tap MPRS No.25 tahun 1966 tentang pelarangan paham komunis. ANTARA/Arif Firmansyah

    Massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan MUI Kota Bogor melakukan aksi penolakan terhadap paham komunis PKI di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, 30 September 2015. Mereka menuntut pemerintah tetap melarang paham komunisme gaya baru dan mempertahankan Tap MPRS No.25 tahun 1966 tentang pelarangan paham komunis. ANTARA/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Brebes - Komando Distrik Militer (Kodim) 0713/Brebes, Jawa Tengah, mengimbau guru di Brebes untuk mewaspadai paham komunisme. Paham itu dinilai bisa merusak generasi dan memecah bangsa. “Guru ini kan ujung tombak pendidikan. Mereka akan mengajarkan apa pun kepada anak-anak kita,” kata Komandan Kodim Letnan Kolonel Infanteri Efdal Nazra di Aula Markas Kodim Brebes, Jumat, 13 Mei 2016.

    Menurut dia, ideologi yang dianut bangsa Indonesia, yakni Pancasila, harus ditanamkan betul-betul kepada anak-anak dan para pemuda. Sehingga guru harus menangkal paham yang tidak sejalan dengan Pancasila, salah satunya paham komunis. “Kita harus meyakinkan kepada mereka tentang paham Pancasila,” katanya.

    Salah seorang peserta yang juga Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatibarang, Idi Fitriadi, menilai kegiatan ini bisa menangkal paham komunisme masuk ke sekolah. Sekolah juga diminta Kodim untuk mengawasi segala bentuk identitas yang berbau komunisme. “Ya yang jelas kami diminta untuk mewaspadai masuknya paham yang melenceng dari ideologi pancasila,” katanya. Namun dia tak berencana menggelar kegiatan khusus untuk menangkal paham komunis. “Yang penting pengawasan.”

    Di Brebes, berdasarkan pantauan yang dilakukan intelijen TNI, gerakan-gerakan pendukung komunisme sudah ada di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Larangan, misalnya, ada sekelompok orang yang melakukan gerakan mendukung rekonsiliasi peristiwa 1965. “Kami selalu pantau mereka. Sementara masih bisa terkendali,” tuturnya. Dia tidak menyebut jumlah orang tersebut dan siapa tokoh di baliknya.

    Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan pembinaan terhadap gerakan mereka. “Kita berupaya membina mereka, sehingga penyampaian pendapat mereka sesuai dengan jalur yang ada, tidak ada pelanggaran hukum.”

    Ada 50 guru dan kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan itu. Mereka mendapatkan materi tentang wawasan kebangsaan dan penjelasan seputar ideologi Pancasila. Materi diisi langsung oleh Komandan Kodim. “Generasi penerus bangsa harus diselamatkan agar tidak terpengaruh paham komunisme,” katanya.

    MUHAMMAD IRSYAM FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.