Kumpulkan Guru, Ini Imbauan Dandim Brebes Soal Komunisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Banser membakar bendera Partai Komunis Indonesia di komplek kantor Gubernur Jawa Tengah, 30 September 2015. Anggota Banser menolak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada korban peristiwa 30 September 1965. TEMPO/Budi Purwanto

    Anggota Banser membakar bendera Partai Komunis Indonesia di komplek kantor Gubernur Jawa Tengah, 30 September 2015. Anggota Banser menolak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada korban peristiwa 30 September 1965. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Brebes - Komando Distrik Militer (Kodim) 0713/Brebes mengimbau guru di Brebes, Jawa Tengah, mewaspadai paham komunisme. Paham tersebut dinilai bisa merusak generasi dan memecah belah bangsa.

    “Guru ini kan ujung tombak pendidikan. Mereka akan mengajarkan apa pun kepada anak-anak kita,” kata Komandan Kodim Letnan Kolonel Infanteri Efdal Nazra di Aula Markas Kodim Brebes, Jumat, 13 Mei 2016.

    Menurut dia, ideologi yang dianut bangsa Indonesia, yakni Pancasila, harus ditanamkan betul-betul kepada anak-anak dan para pemuda, sehingga para guru harus menangkal betul-betul paham yang tidak sejalan dengan Pancasila, salah satunya paham komunisme. “Kami harus meyakinkan kepada mereka tentang paham pancasila,” katanya.

    BacaPresiden Jokowi Perintahkan Aparat Hentikan Represi

    Salah seorang peserta, yang juga Kepala SMP Negeri 2 Jatibarang, Idi Fitriadi, menilai kegiatan ini bisa menangkal paham komunisme masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah juga diminta Kodim untuk mengawasi segala bentuk identitas yang berbau komunisme. “Ya, yang jelas kami diminta untuk mewaspadai masuknya paham yang melenceng dari ideologi Pancasila,” katanya. Dia tidak berencana menggelar kegiatan khusus untuk menangkal paham tersebut. “Yang penting pengawasan,” katanya.

    Di Brebes, berdasarkan pantauan yang dilakukan intelijen TNI, gerakan-gerakan pendukung komunisme sudah ada di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Larangan, misalnya, ada sekelompok orang yang melakukan gerakan mendukung rekonsiliasi peristiwa 1965. “Kami selalu pantau mereka. Untuk sementara masih bisa terkendali,” tuturnya. Dia tidak menyebut jumlah orang tersebut dan siapa tokoh di baliknya.

    BacaKomunis Bangkit Lagi? Wapres JK: Itu Hanya Isu

    Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan pembinaan terhadap gerakan mereka. “Kami berupaya membina mereka, sehingga penyampaian pendapat mereka sesuai dengan jalur yang ada. Tidak ada pelanggaran hukum.”

    Ada sekitar 50 guru dan kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan itu. Mereka mendapatkan materi tentang wawasan kebangsaan dan penjelasan seputar ideologi Pancasila. Materi tersebut diisi langsung oleh Komandan Kodim. “Generasi penerus bangsa harus diselamatkan agar tidak terpengaruh oleh paham komunisme,” katanya.

    MUHAMMAD IRSYAM FAIZ

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.