GP Ansor Dukung Basmi Komunisme, YPKP 1965: Berlebihan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi G30S PKI. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi G30S PKI. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Madiun - Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rosidin, menegaskan, siap membantu TNI/Polri mengantisipasi munculnya kembali paham komunisme. Hal ini seiring dengan santernya isu peredaran atribut bergambar palu-arit yang mirip logo PKI di sejumlah daerah. 

    "Kami berada di belakang mereka (TNI/Polri) agar berani bersikap tegas apabila ada ormas dan lembaga yang bertentangan dengan NKRI, Pancasila," katanya seusai haul syuhada yang digelar di pelataran Monumen Korban Keganasan PKI 1948 di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Kamis, 12 Mei 2016. 

    Menurut Rosidin, upaya yang dilakukan ialah ikut memantau tanda-tanda paham komunisme di wilayahnya. Selain itu, pemahaman warga tentang ideologi Pancasila dan nasionalisme ditingkatkan. 

    "Sebenarnya isu (seputar komunisme) tidak perlu muncul karena bisa membingungkan masyarakat," ujarnya. 

    Haul syuhada di pelataran monumen itu dijaga sekitar seratus personel dari Kepolisian Resor Madiun, Komando Distrik Militer 0803 Madiun, dan pemerintah kabupaten setempat.

    Dihubungi secara terpisah, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Madiun Marsiswo Dirgantoro menilai, kegiatan yang dilangsungkan PC GP Ansor terlalu reaktif menanggapi isu seputar komunisme. "Berlebihan. Justru bisa membuat kegaduhan," ucpanya. 

    Hal itu, menurut Irgan, sapaan Marsiswo Dirgantoro, tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang ingin menuntaskan dugaan pelanggaran HAM peristiwa 1965 tanpa polemik. "Semoga bisa cepat selesai tanpa ada kegaduhan," ujarnya.

    NOFIKA DIAN NUGROHO

    Baca juga:
    Jokowi Setuju Hukuman Kebiri, Begini Kata Ulama Islam
    Jokowi Setujui Penerbitan Perpu Kebiri untuk Pemerkosa



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.